HALUANRAKYAT.com, KENDARI --Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 dilaksanakan secara hybrid yang bertempat di Aula Wakatobi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
Acara ini turut dihadiri oleh Lukman Abunawas selaku Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Daerah se-Sulawesi Tenggara, pimpinan lembaga dan instansi terkait di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, serta berbagai mitra strategis dan stakeholders terkait lainnya.
Deputi Kepala KPwBI Provinsi Sultra, Adik Afrinaldi menyampaikan perekonomian Sultra terus menunjukkan pertumbuhan yang positif berkat sinergi dan koordinasi yang erat antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dunia usaha dan berbagai stakeholders terkait.
Koordinasi dimaksud sejalan dengan optimisme perekonomian nasional yang didukung oleh sinergi dan inovasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi,.
"KPwBI Provinsi Sultra terus berkomitmen untuk menjadi strategic advisor bagi Pemerintah Daerah dan terus mendorong akselerasi pembangunan ekonomi daerah melalui koordinasi dan terobosan yang dibangun bersama pada berbagai forum, baik melalui TPID, Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan lainnya yang diintegrasikan dengan mandat kebijakan Bank Indonesia pada sektor Moneter, Sistem Pembayaran (baik tunai maupun non tunai), pengembangan UMKM, akselerasi Inklusi Keuangan, dan berbagai kebijakan strategis lainnya," kata Adik.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa, ke depannya, sustainable growth perlu menjadi fokus bersama demi menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berwawasan lingkungan, salah satunya diwujudkan melalui pengembangan sektor UMKM dan Pariwisata yang selalu mengedepankan aspek keberlanjutan.
"Dengan mencermati dinamika perkembangan ekonomi terkini, KPwBI Provinsi Sultra memperkirakan perekonomian Provinsi Sultra akan tumbuh terakselerasi dibandingkan tahun 2021 yang didukung oleh solidnya kinerja ekspor dan investasi yang terus berlangsung, serta konsumsi masyarakat yang tetap tumbuh tinggi," imbuhnya.
Sementara itu, tekanan inflasi pada tahun 2022 diperkirakan berada di atas rentang target capaian inflasi nasional yang sebesar 3,0% + 1 ,0%, dipicu oleh kenaikan harga energi, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendorong kenaikan sejumlah tarif angkutan darat dan laut, serta kenaikan harga angkutan udara di tengah pulihnya permintaan.
"Pada tahun 2023, memperhatikan kondisi yang ada, kami memperkirakan perekonomian Sultra akan melanjutkan tren pertumbuhan yang positif di tengah potensi gejolak ekonomi dan geopolitik dunia," tegas Adik.
Sementara itu, tekanan inflasi diperkirakan masih tinggi, dipicu oleh tekanan eksternal dan keterbatasan suplai energi yang masih berlanjut hingga 2023, meskipun diperkirakan mulai mereda pada paruh kedua tahun 2023.
Merespons hal tersebut, terdapat beberapa rekomendasi KPwBI Provinsi Sultra dalam mendorong akselerasi pembangunan ekonomi Sultra yang inklusif, kuat, dan berdaya tahan.
Pertama, mengoptimalkan dan mengakselerasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk Dana Insentif Daerah, di antaranya melalui akselerasi penyaluran bantuan sosial dan bantuan sarana dan prasarana pertanian.
Kedua, pengembangan UMKM sebagai elemen kunci pengembangan ekonomi nasional dan daerah perlu dilakukan secara end to end dari hulu ke hilir melalui replikasi best practice pilot project digitalisasi produksi, penguatan kapasitas dan pendampingan berkelanjutan, hingga digitalisasi pemasaran produk dan pengawasan pasar.
Ketiga, nendorong penertiban dan penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal, sehingga kontribusi industri pertambangan dapat tercatat dengan baik dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan dalam praktiknya tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.
Keempat, mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan memberikan dukungan terhadap peningkatan kemudahan akses pada objek wisata unggulan, di antaranya Wakatobi sebagai salah satu destinasi 10 Bali Baru yang telah ditetapkan Pemerintah.
Kelima, melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dengan potensi pengembangan ekonomi yang baik pada berbagai sektor.
Keenam, nemperkuat sinergi TP2DD dengan mendorong ETPD demi optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, serta digitalisasi yang berbasis UMKM.
Ketujuh, mendorong akselerasi investasi melalui promosi investasi clean and clear serta pembiayaan alternatif dalam pembangunan daerah seperti Public Private Partnership.
Kedelapan, akselerasi realisasi Kerja sama Antar Daerah (KAD) Intra dan Inter Provinsi Sulawesi Tenggara, salah satunya melalui optimalisasi bantuan transportasi untuk produsen sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, terutama untuk komoditas bawang merah dan telur ayam ras.
"Kami juga merekomendasikan pemerintah konsistensi melaksanakan Pasar Pangan Murah dan Sidak Pasar pada pasar yang menjadi objek survei Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga lebih tepat sasaran dalam menekan inflasi daerah. Terus memperkuat sinergi TPID, terutama dalam mewujudkan 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dan memperkuat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui optimalisasi pertukaran data (pasokan, kebutuhan, dan harga) sebagai dasar kebijakan pengendalian dan mitigasi supply shock," pungkasnya.
