HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membawa Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur yang terjaring operasi tangkap tangan ke Jakarta pada Rabu (22/9/2021) siang ini. 

Informasi ini diberikan Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh. 

"Hari ini akan diberangkatkan ke Jakarta,” kata Dolfi kepada awak media di Polda Sultra. 

Dolfi menjelaskan, selain Andi Merya Nur, KPK juga turut mengamankan lima orang lainnya dalam operasi yang dilakukan

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan informasi adanya kegiatan penindakan hukum di Kolaka Timur pada Selasa, 21 September 2021. 

"Benar, berdasarkan informasi yang kami terima, Selasa (21/9/2021) sekitar jam 8 malam, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur, Sultra," ungkap juru bicara KPK, Ali Fikri via layanan pesan singkatnya. 

Fikri menyebut, saat ini para pihak yang ditangkap

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi  tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Andi Merya Nur, Selasa (21/9/2021). 

Informasi yang dihimpun media ini, Andi Merya ditangkap di Kolaka Timur bersama seorang ajudan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP). 

Andi yang baru menjabat bupati secara definitif per 14 Juni 2021 itu digelandang ke Mapolda Sultra untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu (2

HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyebut Menteri Sosial Republik Indonesia yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19, Juliari Peter Batubara (JPB) mendapat jatah (fee) sebesar Rp10 ribu per paket bansos.

HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) sebagai tersangka korupsi program bantuan sosial penanganan COVID-19.

Selain Mensos JPB, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Mereka memiliki peran berbeda di dalam kasus ini.

JAKARTA, HALUANRAKYAT.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Bidang Penindakan menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terkait permintaan Tunjangan Hari Raya (THR).