HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara melaporkan Wakil Menteri Desa Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi ke Polda Sultra.
Laporan itu terkait postingan fitnah aksi mahasiswa yang akan mengadakan aksi unjuk rasa #JokowiEndGame beberapa waktu lalu.
Unggahan Budi di akun media sosial Facebook pribadinya pada tanggal 24 Juli 2021 dari penelusuran awak media nampak karikatur tangan dengan lima jari yang dipasangi berbagai macam karakter serta telapaknya tertera tulisan "Demokrat".
Juga, di atas karikatur, ada tulisan "Pakai tangan adik-adik mahasiswa lagi untuk kepentingan syahwat berkuasanya." dan bagian bawah ada tagar #bongkarbiangrusuh.
Unggahan tersebut memantik beragam amarah dan kecaman dari kader partai Demokrat, alhasil, DPD Demokrat Sultra melaporkan hal tersebut, Senin (02/08/21).
Melalui Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sultra, Muhammad Endang beserta beberapa Kader partai Demokrat resmi melaporkan Wamendes Budi Arie Setiadi.
"Kami melaporkan Wamendes RI ke Direktorat Krimsus Polda Sultra karena ia menyebarkan kebohongan dan fitnah untuk menimbulkan kebencian pada Partai Demokrat serta gerakan mahasiswa itu sendiri," ungkapnya.
"Kami juga Mewakili seluruh kader Partai Demokrat Sultra karna ini berimbas pada pencemaran nama baik Partai Demokrat," sambungnya.
Karikatur fitnahan kepada Partai Demokrat tersebut Kata Endang, yang dimana dikatakan seolah-olah Partai Demokrat mendalangi dan memakai tangan mahasiswa baik itu BEM UI, maupun BEM lainnya.
"Padahal sama sekali Partai Demokrat tidak melakukan itu. Kalau beliau punya bukti silahkan disampaikan," Kesalnya.
Lebih jauh ia menuturkan, sangat tidak pantas seorang pejabat negara atau pejabat publik melakukan hal-hal seperti itu. Sebab ia menilai Wamendes namun seolah-olah menjadi buzzer.
"Beliau itu wamendes bukan buzzer, apalagi saat ini seharusnya beliau membantu pak Jokowi memimpin perang melawan pandemi Covid-19" ujar Ketua DPD Demokrat Sultra tersebut.
Endang mengharapkan, dari pelaporan tersebut bisa menjadi bukti akan setaranya untuk semua kalangan Dimata hukum.
"Bahwa bukan saja laporan yang lagi berkuasa atau teman-teman yang berkuasa ditindak lanjuti, tetapi laporan kami juga bisa diproses," imbuhnya. Ini juga menjadi pendidikan politik kedepan, agar mereka yang diberi amanah oleh publik, selagi berkuasa, itu tidak sembarang membuat hoax," tutup Endang. (MAR)
