HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Seruan Aksi mogok kerja oleh kelompok Pengurus Unit Pekerja (PUK) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) VDNI dan OSS yang akan dilaksanakan Rabu (22/3/2023) di seharusnya tidak terjadi.
Pasalnya Mogok merupakan jalan terakhir bila ada permasalahan antara pekerja dan Perusahaan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra, La Ode Muhammad Ali Haswandy saat dikonfirmasi pada Selasa (21/3/23).
Ali menjelaskan tak ada larangan mogok kerja karena itu hak pekerja dan diatur dalam Undang-undang. Namun, mogok kerja berupakan jalan terakhir dalam sebuah permasalahan.
“Kami sangat sayangkan kalau memang mogok kerja itu dilakukan. Karena mogok kerja terjadi mana kala ada perundingan yang gagal makanya terjadi mogok kerja tapikan ini belum ada perundingan,” katanya.
Ali mengatakan, jika harus terjadi mogok kerja boleh dilakukan karena hak pekerja yang diatur dalam Pasal 137 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam aturan tersebut ada aturannya, salah satunya tidak boleh berdampak negatif.
“Tak bisa dinafikkan PT VDNIP saat ini memberikan dampak besar di Sultra salah satunya penyerapan tenaga kerja yang sangat banyak. Olehnya itu, kami Dinas tentunya menginginkan perusahaan bisa bekerja dengan baik dan karyawan bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya,” lanjut Kadisnakertrans Sultra.
Disnakertrans Provinsi Sultra berharap agar tidak ada aksi mogok kerja Besok (22/3/23) karena masih banyak solusi yang bisa dilakukan salah satunya duduk bersama antara Serikat Pekerja dan Perusahaan.
"Karena antara Karyawan dan perusahaan merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Besok mudah-mudahan tidak ada mogok kerja, karena kami bersama KSPN Kabupaten dan Provinsi akan membangun langkah-langkah lainnya untuk kepentingan Karyawan. Karena kami Dinas dan KSPN itu punya kepentingan yang sama yaitu memperjuangkan karyawan,” katanya
