HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) se-Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka identifikasi dan analisis pelayanan publik terkait penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sultra sebagai pemateri dalam rapat serta DPMPTSP Kabupaten/Kota yang akan mempresentasikan Penerapan PTSP.
Kepala Ombudsman Sultra, Mastri Susilo menjelaskan bahwa penilaian standar publik ada empat indikator yaitu input, proses, output, dan pengelolaan pengaduan.
“Di input kita melaporkan wawancara dan observasi terkait kompetensi penyelenggara publik dan pemahaman sarana prasarana,” jelas Mastri.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa nantinya petugas DPMPTSP selalu melakukan wawancara dan mengecek dokumen-dokumen yang ada apakah memenuhi standar pelayanan atau tidak.
“Kami selalu turun melakukan wawancara dan mengecek dokumen apakah memenuhi standar pelayanan dan itulah yang menjadi rujukan Ombudsman,” tambahnya.
Ditempat yang sama Kepala DPMPTSP Kota Kendari Budiman berharap adanya kegiatan tersebut identifikasi dan analisis pelayanan publik di kabupaten/kota bisa memahami kendala yang yang terjadi.
“Saya berharap dengan adanya identifikasi analisis pelayanan publik ini bisa mengetahui kendala yang ada dalam menangani jumlah izin terbit, berhubung kita kekurangan sumbet daya manusia sehingga harapan kami bisa dilaksanakan di dalam Aplikasi saja,” tutupnya.
Saat ini, DPMPTSP Sulawesi Tenggara baru memiliki sistem perizinan berbasis web yang bernama SISPADU. Direncanakan, DPMPTSP Sultra akan membangun sebuah Aplikasi Perizinan Online yang menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada warganya dan juga untuk mendukung penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Provnsi Sulawesi Tenggara.
Melalui aplikasi ini, DPMPTSP berusaha memberikan pelayanan perizinan yang lebih cepat, mudah dan transparan.
Aplikasi yang juga terintegrasi dengan website DPMPTSP ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengirimkan dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang diajukan serta dapat mengetahui status dari perizinan tersebut secara realtime.
Dengan aplikasi ini, masyarakat tidak lagi direpotkan untuk datang ke di DPMPTSP hanya untuk mengetahui persyaratan perizinan, status permohonan perizinan yang mereka ajukan dan pengambilan izin yang telah diterbitkan. Semuanya akan bisa dilakukan secara online.
Masyarakat cukup membuat akun, mengirimkan persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan dan memantau status permohonannya. Ketika status permohonan telah selesai maka akhirnya cukup datang satu kali saja untuk mengambil izin yang telah diterbitkan dengan menunjukkan dokumen asli yang dipersyaratkan.
TargetDPMPTSPSultradiTahun2023
Pada tahun 2023 ini, ada sekitar Rp6,6 triliun investasi PMA yang masuk di Sultra. Paling tinggi sebagai industri yang bergerak dibidang produksi baja stainless yang dilapisi oleh obsidian.
Direktur Wilayah III Deputi Bidang Penanaman Modal Kementrian Investasi/BKPM RI, Sri Moertingroem beberapa waktu lalu mengatakan, melihat capaian kinerja DPMPTSP Sultra pada 2022 lalu, Sri Moertingroem optimis capaian pada 2023 ini akan menunjukan trend positif atau semakin baik dengan berbagai upaya dari DPM PTPS Sultra.
Olehnya itu, ia berpesan ke seluruh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Sultra untuk menumbuhkan optimisme dalam bekerja, sehingga dapat melahirkan inovasi serta strategi jitu untuk memenuhi target di 2023 dan 2024 mendatang.
“Yang pastinya kita harus optimis ya,” ujar Sri.
Ia mengatakan, walaupun target investasi di Indonesia pada 2022 telah tercapai sebesar Rp1.207 triliun dan melampaui target yang diberikan presiden yakni sebesar Rp1.200 triliun, namun jajaran DPM PTSP tak boleh berhenti dalam berinovasi untuk meningkatkan capaian investasi.
Salah satu sektor realisasi terbesar yaitu industri dasar logam. Dimana Sultra menjadi primadona bagi investor asing.
“Mereka ingin membangun hilirisasi tambang nikel untuk membangun bahan baku baterai,” Sri Moertingroem menambahkan.
BKPM bakal mendorong hilirisasi kepada produk-produk pertambangan. Akan ada pemberian dana alokasi non fisik, dimana pemberian anggaran tersebut inisiatif oleh Menteri BKPM, Bahlil Lahadlia.
“Kita akan mulai memasuki energi hijau, jadi itu bagaimana kita bisa mengurangi bahan bakar mengakibatkan polusi. Jadi ini berbeda dari dana APBD tetapi masih termasuk APBN,” kata Sri.
Untuk diketahui, realisasi investasi di Sultra baik PMDN maupun PMA pada 2022 telah mencapai Rp20,19 triliun dengan sektor realisasi investasi terbesar adalah industri logam dasar, barang logam sebesar Rp11,817.08 miliar.
Sri juga menegaskan kepada para Jepala DPM PTSP se-Sultra agar memaksimalkan sektor-sektor yang belum termasuk dari 10 besar dalam realisasi investasi 2022 lalu.
Misalnya, perumahan-perumahan skala kecil, ruko-ruko dan jenis properti lainnya yang merupakan sumber investasi.
“Jadi harus dimaksimalkan, sehingga pihak provinsi memang perlu koordinasi dengan pihak DPMPTSP kabupaten dan kota” ujar Sri.
Ia memberikan strategi pencapaian target realisasi investasi di 2023. Diantaranya memaksimalkan pendampingan proyek-proyek yang difasilitasi pada 2022 (untuk BKPM antara lain melalui proyek ERI Barat, ERI Timur, ERI Fasilitas, ERI Satgas, dan sebagainya).
Selanjutnya, optimalisasi pemanfaatan dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus (DAK) untuk pemantauan dan pengawasan terhadap proyek berdasarkan skala prioritas besarnya potensi realisasi.
Strategi lainnya adalah koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah (K/L/D) antara lain untuk memperoleh daftar pelayanan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
Kesesuaian kegiatan pemanfataan ruang (KKPR)/pelayanan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PPKKPR)/persetujuan bagunan gedung (PBG) yang telah dikeluarkan untuk identifikasi potensi realisasinya.
BerharapEkonomiTumbuhdariSektorUMKM
Kepala DPMPTSP Sultra, Parinringi mengatakan, pihaknya telah melaksanakan UMKM Expo padatahun ini yang lebih menitikberatkan pada pentingnya edukasi dan investasi sesuai dengan tema yang diangkat.
"Setiap tahun kita akan melihat perkembangannya setiap pelaku UMKM
Seberapa besar dan UMKM mana saja yang melakukan inovasi, yang betul-betul berdampak kepada perekonomian di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari," kata Parinringi pada Rabu 8 Maret 2023 lalu.
Menurutnya, kestabilan sosial ekonomi di suatu daerah tidak terlepas dari peran pelaku UMKM yang begitu eksis di tengah gempuran daya saing perekonomian global dari waktu ke waktu.
Olehhya itu, saat ini waktunya para pelaku UMKM lokal naik kelas dengan dukungan pemerintah melalui beragam fasilitas sarana dan prasarana. Sehingga para pelaku UMKMA mampu menapaki jenjang yang lebih tinggi sebagai pengusaha yang mandiri, dan tahan terhadap guncangan ekonomi yang terkadang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian.
Terlebih lagi, efek domino dari perkembangan bisnis UMKM ini dapat menyerap tenaga kerja yang secara tak langsung sudah membantu pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran.
“Penyerapan tenaga kerja dan investasi dapat memberikan efek positif terhadap human development index atau HDI secara nasional, dimana HDI merupakan cerminan kemajuan pembangunan manusia atau kesejahteraan,” ujar Parinringi.
Ia mengatakan, Sultra telah memiliki perkembangan investasi yang cukup besar, khususnya di sektor pertambangan. Bahkan saat ini Sultra masuk dalam 20 besar perkembangan investasi se-Indonesia.
Lima tahun terakhir ini, Sultra bukan lagi kota tempat persinggahan, tetapi kota tujuan.
"Kita akan upayakan lagi supaya bisa masuk ke 10 besar. Dan bahkan beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara seperti Konawe itu sudah masuk 10 besar bukti investasi. Seperti di Kecamatan Morosi, total investasi kemarin berkisaran Rp20 triliun lebih," kata Parinringi.
"Artinya sekitar Rp20 triliun lebih uang yang berputar di Sulawesi Tenggara, tentu akan berdampak pada UMKM, sehingga di kegiatan expo setiap tahun ini kita bisa mengukur seberapa besar progres pelaksanaan kegiatan ini dan dampaknya terhadap UMKM di Sulawesi Tenggara," Parinringi menambahkan.***
