HALUANRAKYAT.com, KENDARI – Fenomena El Nino yang dapat memicu kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia perlu diantisipasi dengan langkah mitigasi jangka panjang, khususnya untuk menjaga produktivitas pertanian di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Anggota Komisi IV DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, Jaelani, mengatakan penguatan infrastruktur irigasi dan program pompanisasi menjadi salah satu langkah penting untuk menghadapi ancaman kekeringan.
Menurut Jaelani, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah didorong untuk memperkuat program irigasi dan pompanisasi sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian.
“Karena El Nino merupakan fenomena alam yang dapat kembali terjadi, Sulawesi Tenggara perlu menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang,” kata Jaelani.
Ia menilai, salah satu langkah yang perlu dipersiapkan adalah penyediaan fasilitas irigasi yang memadai. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian ketika terjadi periode kekeringan.
Saat ini, Sulawesi Tenggara memiliki dua bendungan besar. Selain itu, terdapat dorongan pembangunan bendungan baru yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan air untuk kebutuhan sektor pertanian.
Tidak hanya pembangunan bendungan, Jaelani juga mendorong agar pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, mulai dari jaringan primer, sekunder hingga tersier, dilakukan secara optimal.
“Penguatan irigasi, pemanfaatan bendungan, serta pompanisasi perlu dipersiapkan sebagai langkah antisipasi jika fenomena El Nino kembali terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, program pompanisasi juga dapat menjadi alternatif untuk mengoptimalkan sumber air yang tersedia. Air dari sungai maupun kawasan perairan dapat dipompa dan dialirkan ke lahan pertanian untuk menjaga pasokan air.
Jaelani menegaskan, mitigasi dampak kekeringan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota juga perlu terlibat dalam menyiapkan langkah antisipasi sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan secara lebih optimal, terutama di wilayah pertanian yang rentan terdampak kekeringan.
“Mitigasi kekeringan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” kata Jaelani.
Ia berharap penguatan irigasi, optimalisasi bendungan dan pompanisasi dapat menjaga ketersediaan air serta meminimalkan dampak kekeringan terhadap lahan dan produktivitas pertanian di Sulawesi Tenggara.
Laporan: ASL
