HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Wakil Ketua Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) sekaligus dosen Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung, Dewi Kurniasih bicara peran dan dampak penerapan teknologi terhadap demokrasi.
Isu ini mengemuka dalam kuliah umum bertajuk “Peran Teknologi dalam Pemerintahan Daerah: Inovasi dan Tantangan Daerah Jelang Pilkada Serentak 2024”.
Kuliah umum yang berlangsung di Aula Bahtiar FISIP UHO ini dihadiri mahasiswa dan dosen dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, serta sejumlah civitas akademika FISIP UHO.
Menurut Dewi Kurniasih, teknologi berperan penting dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Ia juga menyoroti bahwa di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi layanan publik yang efektif, transparan, dan efisien.
Dewi Kurniasih lebih jauh menjelaskan bahwa tantangan utama dalam adopsi teknologi di pemerintahan daerah adalah bagaimana memastikan keterjangkauan, keamanan data, dan adaptasi masyarakat terhadap sistem digital.
Selain itu, teknologi memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas, khususnya menjelang Pilkada Serentak 2024, di mana pemanfaatan platform digital untuk penyebaran informasi dan keterlibatan publik akan sangat menentukan keberhasilan proses demokrasi.
Dewi Kurniasih juga menjelaskan dampak signifikan dari adopsi teknologi dalam tata kelola pemerintahan daerah, dimana teknologi memainkan peran penting dalam mendukung transparansi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mendorong keterlibatan masyarakat.
Menurut Dewi, teknologi mampu mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala dalam pemerintahan daerah, seperti dengan mempercepat akses informasi publik dan mempermudah proses administrasi.
Ia juga menyoroti bagaimana teknologi berkontribusi pada transparansi dalam proses pemilihan, khususnya jelang Pilkada Serentak 2024.
“Teknologi memungkinkan penyebaran informasi secara masif dan lebih merata, memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemilihan, serta membantu meminimalkan potensi kecurangan melalui sistem digitalisasi data dan informasi,” kata Dewi.
Namun, lanjut Dewi, tantangan besar tetap ada, terutama terkait keamanan data dan kesiapan infrastruktur digital di berbagai daerah.
Sebagai fasilitator acara, Sekjur Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP UHO Asriani menyampaikan harapan kuliah umum ini dapat memperluas wawasan mahasiswa dalam menghadapi era digitalisasi pemerintahan.
“Saya berharap mahasiswa Ilmu Pemerintahan UHO dapat mengambil manfaat dari paparan ini, sehingga mereka mampu memahami peran penting teknologi dalam pemerintahan daerah serta tantangan yang harus dihadapi di masa depan, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada," ujarnya
“Kami berharap pula para mahasiswa dapat melihat bagaimana teknologi berfungsi bukan hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai pilar utama dalam memajukan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Kuliah umum kali ini memberikan feedback antusiasme yang tinggi dari para peserta yang hadir. Peserta dan pemateri juga berperan aktif dalam sesi diskusi interaktif yang menggali lebih jauh peran teknologi dalam pemerintahan daerah dan dampaknya terhadap demokrasi lokal.
