HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah ungkapkan bahwa Rapat kerja Daerah (Rakerda) Apersi Sultra merupakan langkah organisasi dalam rangka merumuskan program mensukseskan program pemerintah dalam menyediakan rumah bagi rakyat guna mewujudkan kesejahteraan.
Hal ini diungkapkan oleh Ketum DPP Apersi kepada pewarta di salah satu hotel di Kendari, Senin (14/8/2023).
"Jadi gini, agenda rakerda itu, adalah agenda rutin satu periode yang harus dilaksanakan minimal dua kali. Dalam rakerda ini, tentunya akan membahas program-program kerja, yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya atau mulai tahun ini dan tahun berikutnya,"ungkapnya.
Lanjutnya Ini bagaimana kita, teman-teman melaksanakan rakerda ini membangun kemitraan kepada seluruh stakeholder, karena tentang pembiayaan, pembiayaan disitu kan perbankan, terus perizinan, kalau perizinan ini adalah pemerintah daerah, pertanahan, dan konsolidasi organisasi.
"Arahnya adalah bagaimana kita mensupport eksistensi organisasi dalam mewujudkan program pemerintah salah satunya adalah merumahkan rakyat dalam rangka mensejahterakan rakyat, itu poinnya,"ujarnya.
Sambungnya, sebenarnya Sultra ini, ia pikir pertumbuhannya paling baik untuk properti terutama untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, dan saya lihat untuk wilayah timur, mulai dari Kalimantan sampai ke Papua, itu serapannya nomor dua, setelah Pontianak.
"Jadi saya pikir, Sultra ini daerah yang secara ekonomi tumbuh pesat dibidang Properti, prospeknya bagus banget, pertumbuhannya kelihatan sekali, dari transaksi KPR nya,"bebernya.
Katanya lagi, kalau ia lihat memang disini (Sultra), masih potensi besarnya ada di KPR Subsidi, karena daerah yang mulai tumbuh itu biasanya begitu.
"Dulu daerah yang sudah maju, seperti Bekasi, Tangerang, dan lainnya, itu rumah komersil stratanya sudah lumayan, tapi untuk daerah yang berkembang ini, rata-rata adalah memang KPR bersubsidi dan secara tipikal pendapatan masyarakatnya, cocok untuk KPR bersubsidi,"jelasnya lagi.
Lebih lanjut menyampaikan bahwa KPR bersubdisi ini kan, untuk masyarakat menengah ke bawah, yang penghasilannya maksimal ada 8 juta, artinya masyarakat yang berpenghasilan Rp2 juta hingga Rp8 juta, masih bisa memiliki KPR Bersubsidi.
"Jadi Sultra ini daerah potensi, potensi untuk KPR Subsidi, terbukti dari stratanya
Katanya lagi menambahkan, tapi untuk secara nasional, untuk wilayah 5 Bank Tabungan Negara (BTN), untuk serapan, nomor dua adalah Kendari, setelah Pontianak.
"Jadi gini, aturan pemerintah sudah jelas, kalau penguna KPR bersubsidi itu banyak adalah rumah yang layak huni, layak huni artinya dari sisi layaknya ini, sesuai dengan ketentuan yang ada, jangan sampai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini mengambil rumah, baru ditempati sudah harus merehab dan sebagainya, iya, kan,"terangnya.
Kata Junaidi, Ini penting ia sampaikan ke teman-teman, bagaimanapun kita harus memperhatikan kepentingan masyarakat MBR juga.
"Toh, masyarakat ini, penghasilannya juga, standar dan pas-pasan, artinya mengambil rumah serius, makanya untuk rumahnya, tolong dijaga (kualitasnya). Kita juga berpesan kepada masyarakat yang sudah ambil rumah KPR Bersubsidi, sebaiknya harus ditempati, karena kalau rumah tidak ditempati, kemungkinan pasti rusak, begitu,"pungkasnya.
