HALUANRAKYAT.com -- Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) terus berupaya mengatasi layanan akses internet bagi masyakat di daerahnya. Hal itu dibuktikan Pemda Mubar dengan bertemu Direktur Telekomunikasi, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aju Widyasari guna menyerahkan proposal permohonan pembangunan tower atau menara BTS di Bumi Laworoku, Senin (17/7/2023).
Pengajuan proposal ini dilakukan langsung oleh Penjabat Bupati Mubar, Bahri bersama Kepala Dinas Kominfostadi Muna Barat Al Rahman. Maksud pengajuan proposal tersebut ialah guna mengoptimalisasikan pemenuhan jaringan internet untuk layanan publik dimana untuk wilayah Mubar masih terdapat 12 titik blank spot atau belum tersentuh jaringan seluler.
Bahri mengatakan, Pemkab Mubar secara resmi telah mengusulkan lima titik prioritas pembangunan BTS (Base Transceiver Station) ke Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Hal ini dilakukan guna meningkatkan akses internet bagi masyarakat. Pasalnya sampai saat ini pelayanan akses internet belum menjangkau seluruh wilayah Mubar.
"Ada lima desa prioritas untuk pembangunan BTS yakni Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi, Desa Lombu Jaya Kecamatan Sawerigadi, Desa Waulai Kecamatan Barangka, Desa Lagadi Kecamatan Lawa dan Desa Suka Damai Kecamatan Tiworo Tengah," ucapnya.
Kata dia, pengajuan permohonan pembangunan lima BTS merupakan kebutuhan daerah. Namun demikian pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Kominfo."Besar harapan kita untuk mendapatkan kuota pembangunan BTS baru itu," imbuhnya.
Lebih lanjut, Bahri mengaku siap untuk melakukan sinergi pendanaan yakni Pemda menyiapkan lahan atau langganan VSAT (Very Small Aperture Terminal) melalui anggaran pendapatan dan belanja (APBD). Hal ini juga untuk mendukung program nasional, percepatan pembangunan program 3435 non 3T.
Program 3435 non 3T merupakan program pemerintah pusat untuk penuntasan desa blank spot 4G di 3435 Desa/Kelurahan di wilayah Non 3T di Indonesia. Program ini merupakan salah satu fokus kegiatan Direktorat Telekomunikasi sebagai komitmen Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sekedar informasi, Kominfo RI memikul tanggung jawab memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital bagi seluruh wilayah Indonesia. Kominfo mempunyai enam program utama diantaranya, pembangunan BTS di Daerah 3T dan pembangunan ekosistem digital.
Selain itu Kominfo juga mempunyai visi untuk menjembatani kesenjangan digital di Indonesia dan dapat dijalankan dengan melibatkan BUMDesa, sehingga terjadi kemandirian dan keberlanjutan dalam pemanfaatan Tekekomunikasi dan Informasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepalas Dinas Kominfostadi Mubar, Al Rahman mengatakan pengajuan proposal Ke Kementrian Kominfo RI ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat. "Dalam proposal itu, kami juga memberikan laporan keadaan secara real tentang lokasi desa yang diajukan untuk pembangunan BTS tersebut," ujarnya.
Al Rahman menyebut 12 desa di Mubar terdampak blank spot. Desa-Desa tersebut diantaranya Desa Tanjung Pinang, Desa Kasakamu Kecamatan Kusambi, Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi, Desa Lombu Jaya, Desa Ondoke Kecamatan Sawerigadi, Desa Suka Damai Kecamatan Tiworo Tengah, Desa Bungkolo, Desa Sawerigadi, Desa Lapolea, Desa Waulai Kecamatan Barangka, Desa Lailangga Kecamatan Wadaga dan Kelurahan Lagadi Kecamatan Lawa.
"Penyebab blank spot ini salah satunya karena ada tiga BTS yang sudah dibangun di Mubar tetapi belum aktif, sehingga kita berupaya untuk mengaktifkannya dengan melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait,"terangnya.
Laporan: Hasmid
