HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Ratusan aparat kepolisian melakukan pengamanan aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa penolak rencana kenaikan harga BBM di DPRD Sultra, Kamis (1/9/2022).
Sebanyak 250 personel dari Satuan Samapta, Intelijen Keamanan (Intelkam), Lalu Lintas, dan Polisi Wanita (Polwan) dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa elemen mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Front Sulawesi Tenggara Bergerak.
Tak hanya personel, puluhan kendaraan roda dua dan kendaraan taktis juga digelar kepolisian di halaman kantor DPRD Sultra.
"Sebanyak 250 personel kami kerahkan. Dari Polda 100 personel dan dari Polresta 150 personel," ungkap Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polresta Kendari, Kompol Jupen Simanjuntak.
Dalam orasinya, mahasiswa membawa dua tuntutan utama yakni meminta dilakukannya evaluasi terhadap Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan pemberantasan mafia BBM bersubsidi.
"Kami mendesak presiden RI untuk mengevaluasi BPH Migas karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM. Kami juga mendesak DPRD Provinsi Sultra agar membentuk panitia khusus (pansus) guna memberantas mafia BBM bersubsidi," tegasnya.
Aksi demo ini sempat diwarnai dengan ketegangan ketika mahasiswa melakukan aksi bakar ban bekas. Aksi itu dihalangi oleh anggota kepolisian yang berupaya melakukan pemadaman api dengan menggunakan air.
Ketegangan tak berlangsung lama usai Kapolresta Kendari Kombes Pol Muhammad Eka Faturahman menemui dan menenangkan massa aksi.
