HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) telah selesai melakukan pendataan terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di kawasan industri Morosi, Kabupaten Konawe, khususnya di area PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus melakukan pengembangan terhadap kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan di kawasan industri Morosi, Kabupaten Konawe pada Senin (14/12//2020) lalu.

Kasus yang ditangani langsung oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) ini dipastikan tidak ada berhenti hanya sampai ditetapkannya 12 orang sebagai tersangka.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) diminta membentuk tim khusus (Timsus) untuk melakukan penyelidikan secara mendalam untuk mencari tahu siapa dalang di balik kerusuhan di PT VDNI yang terjadi pada 14 Desember 2020 lalu.

Permintaan itu disampaikan oleh Gerakan Muda Nusantara (Gema Nusa) saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda pada Senin (21/12).

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga Selasa, 22 Desember 2020 telah menetapkan sebanyak 12 orang menjadi tersangka dalam demo yang berakhir dengan kerusuhan di kawasan industri Morosi, Konawe pada 12 Desember lalu.

Keduabelas tersangka itu adalah R (37), YWP(25), A(23), NA (23), ISJ (27), K (42), AF (38), LN (28), I (31), AP (27), SP (27), dan S (21). Mereka saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Sultra.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menangkap pengedar ganja jaringan Aceh bernama Ridwan (32).

Ridwan ditangkap pada Senin, 21 Desember 2020 di sebuah indekos di Jalan Mayjend S Parman, Kelurahan Watuwatu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Kelakuan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, R Basuki Santoso membuat sejumlah pengacara yang memohon perkara di pengadilan pada 17 Desember hingga hari ini, geram.

Pria ini dianggap mengambil kebijakan yang tidak benar, lantaran menolak perkara permohonan fiktif positif  tanpa alasan yang jelas.