HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Ratusan massa aksi menamakan Front Rakyat Sultra Bersatu (Forsub) melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (30/6/2021).
Massa aksi menuntut pengusutan kasus dugaan pungli (Pungli) dana pengembangan pemberdayaan nasyarakat (PPM) dan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan tambang di Sultra.
Dana PPM yang dititipkan di Kejati Sultra tersebut mencapai miliyaran rupiah yang bersumber dari dua perusahaan yakni PT Akar Mas Indonesia (PT AMI) sebesar 1,7 miliyar dan PT Putra Mekongga Sejahtera (PT PMS) sebesar 1,55 miliyar. Totalnya sebesar Rp3,255 miliyar.
Koordinator lapangan aksi unjuk rasa ini, Awaludin dalam orasinya mengungkapkan, pihaknya kembali mendatangi Kejati Sultra karena adanya dugaan pungli kepada beberapa perusahaan tambang yang diduga dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra.
“Kami menduga telah terjadi pungli yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra dengan modus menyerap dana PPM atau CSR dan penyalahgunaan wewenang,” katanya.
Awaludin menilai, penitipan dana PPM dan Badan Usaha Pertambangan di Kejati Sultra tersebut menyalahi aturan karena dana tersebut murni dari perusahaan tambang yang bersifat koorporasi bukan dana dari kas negara.
“Apa yang dilakukan oleh Kejati Sultra adalah penyalahgunaan wewenang karena dana PPM bukanlah uang negara dan sama sekali tidak berpotensi merugikan negara,” jelasnya.
Menurutnya, dana PPM tidak masuk dalam kategori kewenangan Kejati melainkan hak perusahaan untuk membuat program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelolah langsung oleh perusahaan atau pemerintah maupun badan khusus yang dibentuk pemerintah.
Olehnya itu, massa aksi yang teegabung dalam Forsub tersebut meminta Kejaksaan Agung untuk memecat Kepala Kejati Sultra atas dugaan Pungli dana PPM perusahaan tambang.
“Kami juga meminta KPK RI untuk memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra atas dugaan Pungli kepada perusahaan tambang sebesar 3,255 miliyar,” pungkasnya.
