HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Berdiri sejak tahun 2019, namun Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Sulawesi Tenggara tak kunjung menunjukkan kinerjanya.
Hal itulah yang menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra dari Komisi III, Aksan Jaya Putra (AJP).
AJP menyebut fungsi forum CSR untuk menyusun, menata, merancang hingga koordinasi penyaluran pemanfaatan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan itu belum berjalan secara optimal dan juga belum berkontribusi nyata untuk pembangunan daerah.
“Padahal forum ini diisi para pihak perusahaan, termasuk anggota Forkopimda di dalamnya ada,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Sultra itu saat melaksanakan reses di Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Rabu (2/2/2022).
AJP menambahkan, jika forum CSC ini bekerja dengan optimal tentu penyaluran untuk masyarakat utamanya alokasi di sektor peningkatan kualitas pendidikan.
Padahal, forum yang diisi pejabat lintas sektor seperti Forkopimda tersebut tentu memiliki cukup waktu yang cukup untuk bekerja karena sudah dibentuk sejak 2019.
“Karena forum ini murni bentukan pemerintah, dan dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk daerah,” timpal AJP.
Sayangnya, pihak DPRD Sultra tak dapat mengintervensi atau mengontrol laporan dana CSR perusahaan sebab dana tersebut bukan berasal dari penghasilan asli daerah (PAD).
Tetapi penyaluran dana CSR merupakan kewajiban setiap perusahaan yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga dana CSR perusahaan bisa ditampung melalui forum itu dan kemudian pada masyarakat.
“Harapan saya melalui dana ini, pemerintah bersama perusaahan bisa berkontribusi di masyarakat terutama peningkatan pendidikan,” pungkas AJP.
