HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang telah melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang galian C ilegal di Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Selasa, 13 Juli 2021.
Aktivitas penambangan pasir di Kecamatan Nambo yang menggunakan alat berat tersebut tidak hanya mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan, tetapi merupakan aktivitas ilegal dan tidak sesuai dengan tata ruang.
"Penertiban yang dilakukan oleh Pemkot Kendari ini merupakan tindak lanjut atas rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan KPK pada Senin (12/7) dengan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara terkait penertiban pajak minerba dan galian C di wilayah Sultra," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding dalam keterangan tertulisnya kepada Haluanrakyat.com.
Dalam rapat tersebut, lanjut Ipi, KPK meminta kepada pemerintah daerah untuk mendata potensi pajak daerah dari tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta melakukan penertiban bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya di wilayah Sultra.
"Rakor digelar sebagai tindak lanjut salah satu dari delapan area intervensi perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang terangkum dalam aplikasi Monitoring for Prevention (MCP), yaitu Optimalisasi Pajak Daerah (OPD)," imbuhnya.
Tujuh area perbaikan lainnya, yaitu perencanaan dan penganggaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tata kelola dana desa.
"Kami apresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang telah melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang galian C ilegal di Kecamatan Nambo kemarin," tegas Ipi.
