HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia tak kunjung mengumumkan hasil seleksi komisioner Bawaslu tingkat kabupaten kota hingga berakhirnya masa jabatan komisioner lama pada 14 Agustus 2023.
Akibatnya, saat ini Bawaslu kabupaten kota mengalami kekosongan komisioner dan tahapan pemilu serta kinerja KPU praktis tanpa pengawasan.
Menanggapi hal ini, pegiat demokrasi dan kepemiluan dari lembaga Sultra Demokrasi Monitoring, Arafat mengatakan, hal ini telah menimbulkan persepsi negatif publik terhadap kelembagaan Bawaslu.
"Kekosongan kepemimpinan Bawaslu kabupaten kota akan berdampak pada pengawasan tahapan yang tidak berjalan apalagi tahapan kekosongan pengawasan tahapan pemilu dalam rapat-rapat di KPU kabupaten kota," kata Arafat.
Kemudian, lanjut dia, Bawaslu wajib memberikan penjelasan kepada publik akibat kelalaian dan ketidakpastian terhadap pengawasan tahapan pemilu level di kabupaten kota.
Sementara itu, Mantan Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengatakan, seyogyanya seluruh tahapan pemilu semestinya diawasi oleh komisioner agar kekuatan hukum hasil pengawasan baik.
Kondisi tidak adanya komisioner bawaslu kabupaten kota ini akan bermasalah sekiranya ada dugaan pelanggaran pemilu yang sedang ditangani oleh bawaslu kabupaten kota.
"Bagaimana pihak sekretariat bawaslu kabupaten kota sebagai pelaksana tugas mengambil keputusan atas hal tersebut? atau kalau diambil alih penanganan pelanggaran tersebut oleh Bawaslu provinsi maka tentu akan kesulitan, apalagi kasusnya lebih dari satu kasus," ujar Hamiruddin.
Hamiruddin menduga, Bawaslu RI akan mengeluarkan surat pelaksana tugas bawaslu kabupaten kota se-Sultra, entah itu dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi atau oleh sekretariat bawaslu kabupaten kota.
Ia mengindikasikan, lamanya penguman ini dikarenakan adanya tekanan yang masuk ke pimpinan Bawaslu RI.
"Lamanya waktu pengumuman anggota bawaslu kabupaten kota yang baru dapat mengindikasikan terlalu hati-hatinya pimpinan Bawaslu RI dalam merekrut orang-orang yang berintegritas dan berkualitas atau bisa jadi sebaliknya banyaknya tekanan yang masuk ke pimpinan Bawaslu RI," timpalnya.
