HALUANRAKYAT.com, BAUBAU — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Dody Hanggodo meninjau lokasi rencana pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Buton dan Pulau Muna, Minggu (13/7/2025).
Lokasi peninjauan berada di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lealea, Kota Baubau yang berbatasan langsung dengan Desa Baruta, Kecamatan Sangiawambulu, Kabupaten Buton Tengah.
Dalam kunjungannya, Menteri Dody menekankan pentingnya perhitungan teknis terkait jarak antara jembatan dan permukaan laut, terutama karena jalur tersebut akan menjadi lintasan kapal. Hal ini, menurutnya, harus diperhitungkan secara matang agar keberadaan jembatan tidak menghalangi lalu lintas laut dalam jangka panjang.
“Antisipasi terhadap pasang surut air laut penting dilakukan, sebab area di bawah jembatan merupakan jalur pelayaran. Kita harus memastikan bahwa 10 hingga 20 tahun ke depan kapal masih tetap bisa melintas dengan aman,” ujar Dody dalam konferensi pers usai peninjauan.
Turut mendampingi Menteri PU dalam kunjungan tersebut antara lain Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), Wakil Ketua Komisi V DPR RI IRidwan Bae, Anggota DPR RI Ali Mazi, Bupati Buton Tengah Azhari, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Hamsina Bolu, Bupati Buton Alvin Akawijaya, serta Bupati Buton Selatan Muhammad Adios.
Menteri Dody menjelaskan, pembangunan jembatan ini diproyeksikan akan dimulai secara fisik pada tahun 2026, setelah seluruh perencanaan dan penyusunan struktur teknis rampung di tahun 2025.
“Kalau komunikasi antara pusat dan daerah berjalan baik, kita harapkan tahun 2025 ini semua aspek teknis bisa diselesaikan. Tahun 2026 kita mulai konstruksi awal. Manfaatnya luar biasa besar,” ujarnya.
Jembatan Buton - Muna diproyeksikan memiliki panjang total 2.969 meter. Rinciannya terdiri atas jembatan utama sepanjang 2.043 meter, jalan pendekat di Pulau Muna sepanjang 186 meter, jembatan pendekat di Pulau Buton sepanjang 525 meter, serta jalan pendekat tambahan sepanjang 215 meter.
Di sisi Pulau Muna, jalan pendekat akan terhubung ke ruas jalan Kabupaten Buton Tengah, sementara di sisi Pulau Buton, jalan pendekat masuk ke wilayah Kota Baubau.
Menurut Menteri Dody, keberadaan jembatan ini akan membuka akses ekonomi antarwilayah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, dan perikanan di Pulau Muna, Buton Tengah, dan Kota Baubau.
“Buton Tengah yang selama ini terkesan tertutup akan menjadi lebih terbuka. Ini akan meningkatkan volume perdagangan dan membuka potensi daerah secara menyeluruh. Kehidupan masyarakat akan ikut terdongkrak,” tambahnya.
Pembangunan jembatan penghubung ini telah dirancang sejak tahun 2010, namun sempat tertunda karena kendala komunikasi dan koordinasi lintas instansi. Dengan peninjauan kali ini, pemerintah pusat menunjukkan keseriusannya untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Sulawesi Tenggara.
Tahapan Pembangunan
Tahap perencanaan awal jembatan penghubung Muna – Buton dimulai sejak tahun 2010, dengan penyusunan Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED) pada tahun 2012, serta penerbitan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) pada 2014.
Dilanjutkan dengan pembaruan FS pada 2018, penyusunan dokumen LARAP dan review DED pada 2020, hingga rencana uji Wind Tunnel yang selesai pada 2024.
Tahun 2025 dilaksanakan Independence Proof Check (IPC) terhadap desain dan hasil Wind Tunnel.
Desain konstruksi jembatan tergolong berisiko tinggi dengan panjang bentang utama mencapai 765 meter, dengan total panjang keseluruhan jembatan adalah 2.969 meter.
Diproyeksi pelaksanaan pembangunan proyek jembatan akan rampung dalam kurun waktu empat tahun melalui skema pembangunan multi-years.
