HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Ratusan anggota organisasi profesi kesehatan di Sulawesi Tenggara berdemonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin,  (8/5/2023).

Massa yang terdiri dari para dokter, perawat, dan bidan ini berunjuk rasa menolak Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Menyikapi terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Uji Materi UU Cipta Kerja, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sulawesi Tenggara meminta Pemerintah untuk menangguhkan pelaksanaan aturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law.

HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat telah terjadi kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang meliput aksi demonstrasi menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 56 orang jurnalis menjadi korban kekerasan dan intimidasi aparat kepolisian sepanjang tanggal 7 hingga 21 Oktober 2020.

HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat setidaknya ada 56 jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat meliput demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di berbagai daerah sepanjang 7-21 Oktober 2020.

Jumlah ini mengalami peningkatan cukup signifikan dari laporan awal yang disampaikan pada 10 Oktober 2020 yang mencatat ada 28 kasus kekerasan.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Puluhan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Bumi Anoa Menggugat (PEMBOM) Sulawesi Tenggara menggelar aksi demonstrasi di kantor-kantor partai politik (parpol) pendukung Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law, Kamis (15/10/2020).

Mahasiswa mendemo kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Tenggara, dua partai yang mendukung UU Ciptaker Omnibus Law.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menyesalkan buruknya keterbukaan informasi soal pembahasan RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Cipta Kerja. 

Kejar tayang yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI telah banyak mereduksi ruang partisipasi publik, terlebih lagi hak akses masyarakat atas informasi publik yang utuh, cepat, dan akurat.