HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Dalam rangka memantau kemajuan proses sertifikasi aset Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan rapat monitoring dan evaluasi (monev) mengenai Progres Sertifikasi BMN PUPR Seluruh Wilayah Sulawesi Tenggara, lewat telekonferensi, Selasa, 13 Oktober 2020.
HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bagi calon kepala daerah yang akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 sebagai persyaratan pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan.
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Setelah berjalan selama dua tahun sejak 2018, Sekretariat Nasional (Setnas) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) akan menyelenggarakan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), sebagai sarana komunikasi upaya pencapaian Stranas PK. Seluruh rangkaian kegiatan ANPK akan ditayangkan melalui Youtube KPK, Rabu, 26 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB.
HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah (pemda) serius menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang disampaikan melalui aplikasi JAGA Bansos.
Berdasarkan catatan KPK per 7 Agustus 2020, masih ada 54 laporan masyarakat yang lambat atau belum direspon oleh pemda. Padahal telah lebih dari 7 hari kerja sesuai batas waktu yang ditentukan untuk memberikan respon atas keluhan masyarakat yang diterima JAGA Bansos dan telah diteruskan ke pemda terkait.
HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Satu pekan sejak aplikasi JAGA Bansos diluncurkan pada 5 Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 118 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
"Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 54 laporan," tulis KPK dalam rilis yang diterima media ini pada Sabtu, 6 Juni 2020.
JAKARTA, HALUANRAKYAT.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Bidang Penindakan menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terkait permintaan Tunjangan Hari Raya (THR).
