HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, secara resmi mengukuhkan dan menyerahterimakan Harry Bowo sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sultra yang baru bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur, Kamis (12/09/2024).

Harry Bowo, sebelumnya bertugas sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, diangkat menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor Kp.01.03/Kep-407/K/Su/2024 tertanggal 24 Juli 2024.

D

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) melalui Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan kapal pesiar Pemerintah Provinsi Sultra.

Teranyar, kepolisian saat ini tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sultra untuk melakukan audit. Hal ini untuk mengetahui ada tidaknya kerugian negara.

HALUANRAKYAT.com, MUBAR -- Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Govermance) di kantor Perwakilan BPKP Sultra, Rabu (8/3/2023).

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -  Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), Senin (4/10/2021). 

Empat instansi pemerintah itu berkomitmen menjalin sinergitas dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kr

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Nasional (Rakorwasdanas) yang digelar Kementrian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). 

Rakorwasdanas ini digelar secara virtual di media Center Rumah Jabatan Wali Kota Kendari, Selasa (31/8/2021). 

Rakor ini membahas bentuk sinergi penguatan tata kelola pemerintah daerah melalui Monitoring Control for Prevention (MCP) bersama antara kemendagri,