Breaking news
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Jadi Tersangka Korupsi
HALUANRAKYAT.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Sabtu dini hari (9/8/2025).
Selain Azis, KPK juga menetapkan status yang sama kepada empat orang lainnya dalam kasus pembangunan rumah sakit tipe C Kolaka Timur ini.
Lantik Pj Wali Kota Kendari dan Pj Bupati Muna Barat, Pj Gubernur Sultra: Hindari Pemborosan Anggaran
HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto melantik Pahri Yamsul sebagai Pj Bupati Muna Barat dan Parinringi sebagai Pj Wali Kota Kendari, Senin (23/12/2024).
Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-4955 dan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3-4956 Tahun 2024. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.
Supriyani Cabut Kesepakatan Damai yang Diinisiasi Bupati Konsel
HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Guru honorer SD Negeri 4 Baito yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penganiayaan murid mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga.
"Dengan ini menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujab Bupati Konsel tanggal 05 November 2024 karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut," tulis Supriyani dalam surat pernyataan terbarunya.
Camat Baito Nonaktif Akui Kesalahan, Minta Maaf ke Bupati
HALUANRAKYAT.com, KONSEL -- Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga memberikan tanggapan dan menjelaskan pertimbangan terkait langkah atau kebijakannya menonaktifkan Camat Baito, Sudarsono Mangidi.
Surunuddin mengatakan penonaktifan Camat Baito tidak ada sangkut pautnya dengan proses hukum Supriyani tetapi murni Camat Baito melenceng dari tugas dan wewenang dalam menjalankan tugas sebagai aparat pemerintahan.
