HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) pada Jum'at, 15 Maret 2024 menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat se-Kecamatan Laonti.
Bantuan itu berupa beras sebanyak 4 Ton atau seribu paket dalam bentuk beras kemasan 25 Kilogram.
Belakangan hal tersebut diprotes oleh salah satu perwakilan masyarakat Desa Tambolosu, Kecamatan Laonti, Bara (62).
Ia menyebut, Kepala Desa Tambolosu Tahir menyunat bantuan beras itu dan tidak menyalurkannya kepada beberapa warga desa.
"Untuk bantuan kemarin terkhusus di desa kami yang tidak menerima bantuan beras itu sebanyak 14 Kepala Keluarga," katanya pada Selasa 19 Maret 2024.
Bara menduga, ada diskriminasi dalam pembagian bantuan oleh beberapa oknum di Desa Tambolosu.
"Jadi bukan kali ini saja pada tahun 2022 kami juga tidak dapat bantuan seperti masyarakat lainnya yang dapat bantuan di Kecamatan Laonti," tambahnya.
Lanjutnya bahwa pihaknya menuturkan hal tersebut terjadi karena dugaan perbedaan pilihan politik.
"Jadi kami memang beda pandangan dan pilihan politik baik di tahun 2022 saat Pilkades kemarin dan Pemilu 2024 kemarin," ungkapnya.
Pihaknya juga membeberkan bahwa seharusnya pihaknya juga mendapatkan bantuan, karena pihaknya juga turut merasakan dampak terhadap aktivitas PT GMS.
"Kami juga turut merasakan dampak aktivitas PT GMS, jadi kami juga mesti dapat bantuan, karena beberapa kali kami dapat bantuan, hanya pada dua momen itu kami tidak dapat bantuan," bebernya.
"Jadi dalam setahun kami terima nanti dekat lebaran bantuan beras, kompensasi dan lainnya itu tidak ada," tambahnya.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa ada dugaan permintaan uang administrasi dan transportasi dari sejumlah oknum di Desa Tambolosu.
"Bagi masyarakat yang dapat bantuan dimintai uang senilai 10.000 per kepala keluarga, dengan dalih uang transportasi," pungkasnya.
Humas PT GMS, Sakir melalui panggilan telepon membenarkan adanya bantuan beras kepada masyarakat lingkar tambang PT GMS.
"Jadi tiap tahun perusahaan menyalurkan bantuan kepada masyarakat se-Kecamatan Laonti," katanya.
Ia menjelaskan, Desa Tambolosu sejatinta tidak masuk dalam lingkar tambang. Namun, pemberian bantuan beras itu merupakan kebijakan perusahaan.
"Kemarin itu 4000 paket bantuan, jadi tidak semua bisa tercover, hanya berdasarkan data dan skala prioritas yang berada di lingkar tambang," tambahnya.
Lanjutnya bahwa pihaknya tidak memungut biaya transportasi, malahan pihaknya yang memberikan biaya transportasi ke desa.
"Kami beri biaya transportasi 1,5 Juta per desa untuk penyaluran bantuan beras," ungkapnya.
Sementara itu, Kades Tambolosu Tahir membantah bahwa penyaluran bantuan beras ini terdapat diskriminasi di dalamnya.
"Ini tidak ada hubungannya dengan politik. Mohon dipahami. Tidak benar ada warga desa yang tidak diberikan bantuan beras. Yang terjadi adalah masih ada yang belum ambil karena mereka tidak ada di desa, masih ada yang di Kendari. Mereka masih disimpankan dan tidak boleh diwakili kalau mau ambil," beber Tahir.
