HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Pemuda Muhammadiyah akan menggelar muktamar di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 21-24 Februari 2023.
Kegiatan ini merupakan forum musyawarah tertinggi dalam konstitusi Pemuda Muhammadiyah yang digelar setiap empat tahun sekali.
Muktamar sebelumnya digelar di Yogyakarta pada 2018. Mestinya, mukatamar digelar pada November 2022 lalu. Namun, karena saat itu juga digelar muktamar Pengurus Pusat Muhammadiyah sehingga Muktamar Pemuda Muhammadiyah tertunda ke Februari 2023.
Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) La Ode Azizul Kadir mengatakan, sebanyak 38 orang pengurus wilayah dan daerah PM dipastikan akan menghadiri muktamar.
"Persiapan Sultra sejauh ini semua pimpinan wilayah seluruh Indonesia akan ikut karena nanti akan membahas beberapa hal misalnya regenerasi kepemimpinan, program strategis nasional apalagi tahun 2023 ini sudah masuk tahun politik jadi sangat-sangat hangat nantinya," kata Azizul, Senin (13/2/2023).
Ia menjelaskan PWPM Sultra akan mendorong isu selain persoalan kepemimpinan, juga isu pemuda.
"Ini juga sangat penting. Kedua isu tentang ekonomi, terutama isu wirausaha muda juga. Era sunanto ini membuka beberapa gerakan pemuda negarawan jika sebelumnya Dahnil membangun gerakan integritas pemuda seperti isu anti korupsi. Saat mukatamar nanti akan merefleksi itu," imbuhnya.
Azizul mengatakan, muktamar 2023 ini akan berbeda dengan muktamar tahun 2018. Jika sebelumnya agenda pemilihannya adalah pertama pemilihan ketua umum lalu pemilihan formatur, di 2023 ini dilakukan pemilihan formatur dahulu lalu pemilihan ketua umum.
"Saat ini sudah ada 36 nama calon formatur yang lolos verifikasi oleh panitia pemilihan termasuk kami dari Sultra. Nantinya akan dipilih siapa yang akan menjadi formatur totalnya 13 orang. Nah 13 formatur inilah yang nantinya akan menentukan siapa ketua umum ke depan," jelas Azizul.
Nantinya, 17 pengurus daerah akan berangkat bersama pengurus wilayah ke Balikpapan. Total voters dari Sultra sebanyak 38 orang yang terdiri dari empat pengurus wilayah dan 34 orang dari kabupaten kota. Setiap kabupaten kota mengutus dua perwakilan.
