HALUANRAKYAT.com, MOROWALI - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menggiatkan kampanye 'Anti-Destructive Fishing' atau penangkapan ikan dengan cara yang merusak.
Salah satu tempat atau sasaran kampanye ini adalah Desa Mbokita, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Kampung terapung berpenduduk sekitar 50 kepala keluarga atau sekitar 250 jiwa ini dipilih lantaran tingkat kerusakan terumbu karang akibat destructive fishing di daerah ini cukup tinggi.
Program kampanye dan edukasi ini dijadwalkan akan berlangsung mulai Selasa, 23 Maret 2021 hingga Jumat, 26 Maret 2021 dengan menyasar semua kalangan mulai dari siswa sekolah dasar hingga kelompok orang tua.
Tak main-main, Sekretaris Jenderal KKP RI, Antam Novambar turun langsung ke Desa Mbokita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang bahaya destructive fishing bagi keberlangsungan kehidupan laut dan manusia di masa depan.
Di hadapan masyarakat Desa Mbokita, Novambar yang merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal ini tak henti-hentinya mengimbau masyarakat untuk tak lagi menggunakan cara-cara yang merusak di dalam melakukan penangkapan ikan.
"Kita berharap melalui kegiatan ini mulai muncul keinginan masyarakat untuk merubah kebiasaan yang merusak menjadi tidak merusak atau ramah lingkungan, terutama bom karena luar biasa dampaknya. Saya berharap tidak ada lagi yang melanggar (melakukan pengeboman)," kata Novambar yang juga merangkap sebagai Direktur Jenderal PSDKP KKP RI ini.
Novambar menjelaskan, kegiatan ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat melainkan sebagai bentuk ajakan kepada mereka agar segera meninggalkan cara-cara yang tidak ramah lingkungan dalam menangkap ikan demi masa depan anak cucu.
"Terumbu karang itu tumbuhnya setahun rata-rata hanya satu sentimeter, kalau dirusak pakai bom, gimana ikannya mau ada kalau rumahnya dirusak. Nanti akan menimbulkan kesulitan bagi nelayan itu sendiri dalam mencari ikan," imbuhnya.
Guna mencegah hal ini, Pemerintah melalui KKP RI berkomitmen membantu masyarakat nelayan dengan memberikan peralatan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan serta sesuai dengan kebutuhan.
"Nanti akan kita bantu, bisa dengan KJA (keramba jaring apung) dan alat tangkap yang cocok dengan masyarakat di sini. Saya nanti yang akan memperjuangkan langsung di kementerian," tegas Novambar.
