HALUANRAKYAT.com, MAKASSAR - Muktamar ke-4 Wahdah Islamiyah telah ditutup dengan merekomendasikan empat hal untuk ditindaklanjuti oleh Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah periode kepengurusan selama lima tahun mendatang.
Muktamar Wahdah Islamiyah menyoroti berbagai isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Berikut empat poin yang menjadi rekomendasi hasil sidang pleno Muktamar IV Wahdah Islamiyah, Rabu (22/12/2021).
Poin pertama adalah menegaskan dukungan untuk Palestina dan Al Aqsha yang merdeka serta mendukung dan mendorong pemerintah Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar agar berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan memberi kontribusi nyata dalam memperjuangkan hak-hak kaum muslimin yang terjajah di berbagai penjuru dunia, dan karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Kedua, menuntut kepada pemerintah dan DPR untuk meniadakan presidential threshold(PT) 20% sebagai syarat mengikuti pemilihan presiden, demi terciptanya iklim perpolitikan yang lebih baik.
Ketiga, mendorong dan meminta pemerintah untuk mengoreksi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) secara mendasar karena bertentangan dengan Agama, Pancasila dan budaya di Indonesia.
Keempat, meminta kepada pemerintah untuk bertindak tepat dan adil dalam penanganan pandemi covid-19 kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam penanganan karantina Warga Negara Indonesia (WNI) setelah bepergian dari luar negeri, dan memperketat masuknya TKA ke Indonesia selama masa Pandemi.
Dalam muktamar kali ini, ustaz Muhammad Zaitun Rasmin kembali diusulkan menjadi pimpinan tertinggi organisasi setelah 21 anggota formatur yang terdiri dari 14 laki-laki dan 7 perempuan melakukan sidang tertutup.
