HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Kasus perselisihan antara Novar Aditya versus Rusiawati Abunawas dan DPD II Golkar Kota Kendari masih bergulir.
Ini terbukti dengan adanya surat penyampaian putusan Mahkamah Partai Golkar yang ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pembacaan putusan rencananya akan digelar Hari Selasa, 3 November 2020.
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Dua jurnalis di Kota Kendari, Sulawesi menjadi korban kekerasan dan intimidasi sejumlah oknum aparat kepolisian saat meliput unjuk rasa mahasiswa di Markas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu petang, 28 Oktober 2020.
HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat telah terjadi kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang meliput aksi demonstrasi menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Tak tanggung-tanggung, sebanyak 56 orang jurnalis menjadi korban kekerasan dan intimidasi aparat kepolisian sepanjang tanggal 7 hingga 21 Oktober 2020.
HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat setidaknya ada 56 jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat meliput demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di berbagai daerah sepanjang 7-21 Oktober 2020.
Jumlah ini mengalami peningkatan cukup signifikan dari laporan awal yang disampaikan pada 10 Oktober 2020 yang mencatat ada 28 kasus kekerasan.
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Dalam rangka memantau kemajuan proses sertifikasi aset Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan rapat monitoring dan evaluasi (monev) mengenai Progres Sertifikasi BMN PUPR Seluruh Wilayah Sulawesi Tenggara, lewat telekonferensi, Selasa, 13 Oktober 2020.
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menyesalkan buruknya keterbukaan informasi soal pembahasan RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Cipta Kerja.
Kejar tayang yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI telah banyak mereduksi ruang partisipasi publik, terlebih lagi hak akses masyarakat atas informasi publik yang utuh, cepat, dan akurat.
