HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sulawesi Tenggara meminta aparat penegak hukum (APH) bersikap netral dalam menghadapi konflik pertambangan antara PT Golden Anugrah Nusantara dan PT Citra Silika Malawa di Kabupaten Kolaka Utara.
Ketua ORI Sultra Mastri Susilo berharap APH harus bersikap netral dalam menanggapi polemik konflik antara dua perusahaan pertambangan tersebut.
“Jadi mohon dari aparat kepolisian untuk bertindak secara profesional dan netral dalam mengamankan aset yang ada didalam masyarakat khususnya di pertambangan. Hangan ada indikasi-indikasi keperpihakan dan sebagainya apalagi sudah ada keputusan dari Makamah Agung,” kata Mastri saat ditemui di kantornya pada Kamis (1/12/2022).
Diketahui bahwa sebelumnya lahan pertambangan PT GAN yang berada di Desa Suluho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) itu sudah mendapat putusan eksekusi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan putusan Makamah Agung (MA), namun lahan tersebut sampai saat ini masih dikuasai dan masih dioperasikan oleh PT CSM.
Mastri menyebut bahwa keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan inkrah dari MA itu menjadi acuan dari pihak kepolisian untuk mengamankan dan menjalankan secara profesional tanpa ada keperpihakan.
“Secara faktual,sebaiknya pihak kepolisian yang diamanatkan oleh Kapolri untuk menjalankan tugas secara profesional dan presisi, saya kira kalau itu sudah ada putusan pengadilan dan sudah inkrah sebaiknya itu yang menjadi acuan bersama,” katanya.
Mastri juga menambahkan, terkait dugaan ada keperpihakan pihak kepolisian terhadap PT CSM dalam masa konflik bersama PT GAN, Ombudsman tak ingin berspekulasi dan hanya meminta agar APH dapat bersikap netral.
“Kalau dugaan-dugaan seperti itu saya kira kita tidak mau berspekulasi, tetapi catatan kami secara faktual sebaiknya pihak kepolisian harus bersikap netral dalam menyikapinya,” tutupnya.
