HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi di provinsi Sulawesi Tenggara adalah PT Aneka Tambang (Antam).
PT Antam yang beroperasi di Sulawesi Tenggara sejak tahun 1975. Namun, segelintir persoalan belum berhasil dituntaskan. Salah satu diantaranya adalah polemik pengangkatan komisaris independen yang berlatar belakang putera daerah Sultra.
Antropolog Universitas Halu Oleo (UHO), Sahlan Adijaya mengatakan, urjensi pengangkatan putera daerah sebagai komisaris independen sebenarnya lebih kepada simbol.
"Misalnya dengan menempatkan putera daerah di Antam, dengan sendirinya itu menjadi simbol terhadap pembangunan daerah. Selama ini Antam mengatakan telah memperhatikan pembangunan daerah, tetapi nyatanya untuk mengangkat satu orang saja putera daerah dimana dia mengambil sumber daya alam dia enggan. Agak riskan orang percaya," katanya.
Sahlan mengungkit fakta dalam sepuluh tahun terakhir, ada Profesor Mahmud Hamundu (mantan Rektor UHO), lalu ada Profesor Masihu Kamaluddin (mantan Rektor Unisula), padahal lokasi Antam menambang bukan di Muna bukan di Buton, tetapi di Sultra daratan.
"Tidak ada salahnya ketika orang asli daerah sini (orang Kolaka atau Konawe) kemudian meminta jatahnya, meminta bagian karena sebenarnya itu juga yang terjadi di daerah lain. Misalnya di Aceh, orang Aceh meminta, di Riau, juga di Papua, sama aspirasinya," imbuhnya.
Ia menyebut, salah satu manfaatnya jika putera daerah diangkat menjadi komisaris independen adalah akan meningkat kepedulian perusahaan karena punya ikatan psikologis, ikatan kultural, ikatan sejarah.
"Pasti dia akan memperjuangkan daerahnya, karena ada ikatan psikologis, kultural dan sejarah itu. Itu akan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat," tukasnya.
