HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) pimpin rapat dengar pendapat (RDP) tindak lanjut aspiriasi masyarakat yang kena dampak pembangunan tiang pancang jembatan di Jalan Kendari-Toronipa, Rabu (8/6/2022).
AJP didampingi anggota Komisi III lainnya yakni Sudirman dan Marsudi. Hadir dalam RDP tersebut Lurah Kendari Caddi, Lurah Kandai, masyarakat yang terkena dampak dan perwakilan Kepala Dinas Bina Marga SDA dan Dinas Cipta, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sultra.
Dalam kesempatan itu, AJP menjelaskan pokok persoalan sehingg diadakannya RDP. Katanya, sebanyak tujuh rumah warga mengalami kerusakan akibat pemasangan tiang pancang jembatan di Jalan Kendari-Toronipa.
Namun kerusakan itu sepenuhnya akan ditanggung atau ganti rugi dari pihak kontraktor proyek pengerjaan Jalan Kendari -Toronipa untuk biaya perbaikan rumah warga.
Prosesnya sudah berjalan, dimana Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra ini menerangkan Dinas Bina Marga sudah meminta Dinas Cipta Karya untuk melakukan penghitungan.
Hasil hitungan sudah keluar untuk tujuh rumah, sisa ditandatangani Kadis Cipta Karya untuk diteruskan ke Bina Marga dan kemudian diteruskan ke pihak kontraktor.
"Karena kedatangan pak Jokowi dan kedua kadis berada di Wakatobi, sehingga tidak hadir dalam RDP. Begitupula surat hasil hitungan belum ditanda tangani. Insya Allah RDP kita agendakan pekan depan," katanya.
Setelah berkembang diskusi dalam RDP, lanjut AJP bahwa ada tambahan rumah yang juga ikut kena dampak. Adapun tambahannya belum diketahui secara pasti, karena masih mau dilakukan identifikasi.
Diapun menyarankan agar Lurah dan RT setempat agar segera mengidentifikasi kembali di luar tujuh rumah. Supaya ketika RDP lanjutan datanya sudah bisa diserahkan ke Dinas Bina Marga, nanti diterukan ke Dinas Cipta Karya guna melakukan penghitungan.
Karena RDP hari ini tidak sampai pada kesimpulan, AJP pun berharap RDP pekan depan bukan hanya kedua Kadis yang hadir namun juga diharapkan kepada pihak kontraktor.
Sehingga hasil hitungan itu bisa disepakati oleh pihak kontraktor, yang kemudian komitmennya untuk menggantikan ganti rugi kapan direalisasikan.
"Kenapa demikian, sebab ada beberapa rumah yang dapurnya sudah jatuh, temboknya roboh sehingga ditutup dengan menggunakan tarpal. Makanya warga meminta supaya cepat dibayarkan," jelasnya.
Selain itu tambah AJP, di dalam RDP tadi ada aspirasi baru dari masyarakat terkait crossing atau pembelahan jalan tepatnya sebelum tikungan kompleks perkantoran TNI Angkatan Laut (AL).
AJP bilang persoalan ini juga menjadi sangat penting untuk kemudian di prioritaskan. Pasalnya jika tidak segera ditangani maka akan menimbulkan dampak banjir.
Disampaikan kepada masyarakat, untuk teknisnya pihaknya menunggu dari dinas terkait. Namun dari sisi penganggaran, DPRD Sultra siap menganggarkan.
"Tepatnya kita tunggu dulu dinas terkait kira-kira mau model bagaimana. Insya Allah RDP berikutnya sudah ada solusi," pungkasnya.
