HALUANRAKYAT.com, KENDARI — Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus menawarkan proyek pemerintah. Dalam kasus tersebut, seorang warga berinisial H.Y. mengalami kerugian mencapai Rp588,1 juta.

Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin Louis Sengka mengatakan, dalam perkara ini polisi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial F.A., 41 tahun, dan W.A., 38 tahun.

Kasus tersebut terjadi di Kota Kendari pada Januari 2026.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Dalam upaya memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di sektor jasa konstruksi, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Hotel Claro Kendari, Senin (11/08/2025).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial, khususnya dalam mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ).

HALUANRAKYAT.com, KOLTIM -- Beberapa hari terakhir muncul isu miring terkait keterlambatan pembayaran atau kurang bayar sejumlah kegiatan pekerjaan di Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Timur (Koltim).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Koltim Aspian Suute menjelaskan, keterlambatan atau kurang bayar itu terjadi karena belum ditransfernya anggaran ke Kas Umum Daerah Pemda Koltim oleh Pemerintah Pusat.

HALUANRAKYAT.com, KONAWE SELATAN -- Dugaan penyerobotan lahan dan pengrusakan kebun cengkeh masyarakat Desa Namu menyeruak seriing proyek pembangunan jalan inspeksi di Desa Namu, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

HALUANRAKYAT.com, KONAWE SELATAN - Dugaan penyerobotan lahan menyeruak seriing proyek pembangunan jalan inspeksi di Desa Namu, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Pasalnya, proyek jalan yang telah dikerjakan tersebut menurut sejumlah pemilik lahan yang tanahnya terdampak lokasi pembangunan, belum menerima ganti rugi pembebasan.

Hal inilah yang menjadi polemik, karena pemilik lahan tersebut memiliki sertifikat sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) Aksan Jaya Putra (AJP) menyoroti sejumlah pengerjaan atau proyek jalan yang digarap oleh Pemerintah Provinsi Sultra yang gagal terealisasi di tahun 2022.

Hal tersebut diungkapkannya usai DPRD Sultra menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sultra tahun 2022.

Di dalam LKPJ Gubernur Sultra, terdapat proyek pengerjaan jalan yang terpaksa harus harus putus kontrak di tengah jalan.