HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara geram dengan tingkah laku pimpinan PT Pelindo Kendari dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kendari.

Pasalnya, Pelindo dan KSOP Kendari mengacuhkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 518 terkait hasil bidding tenaga kerja bongkar muat yang memutuskan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sebagai yang berhak bekerja di Pelabuhan Baru Kendari.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) ucapkan selamat atas pelantikan Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu.

Asmawa Tosepu sendiri dilantik oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin (10/10/2022).

"Secara pribadi saya ucapkan selamat kepada pak Asmawa Tosepu dilantik sebagai Pj Wali Kota Kendari," ujarnya.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Aksan Jaya Putra (AJP) telah mengemban tugas sebagai perwakilan masyarakat Kota Kendari di parlemen DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) selama tiga tahun terhitung mulao tanggal pelantikan 7 Oktober 2019.

Dalam kurun waktu itu, AJP terbilang sukses mengawal daripada aspirasi masyarakat Sultra pada umumnya dan Kota Kendari pada khususnya.

Sebagaimana diketahui, ada tiga fungsi pokok anggota DPRD yakni pertama Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (Perda).

Kedu

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Ratusan aparat kepolisian melakukan pengamanan aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa penolak rencana kenaikan harga BBM di DPRD Sultra, Kamis (1/9/2022).

Sebanyak 250 personel dari Satuan Samapta, Intelijen Keamanan (Intelkam), Lalu Lintas, dan Polisi Wanita (Polwan) dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa elemen mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Front Sulawesi Tenggara Bergerak.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sulawesi Tenggara memasang target tinggi di Pemilu 2024.

Tak main-main, PDIP Sultra menargetkan dapat menambah jumlah raihan kursi di DPRD Provinsi Sultra hingga dua kali lipat dibandingkan capaian di Pemilu 2019 lalu.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) menginginkan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel bertransaksi melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Sultra.

Keinginan itu dapat terwujud apabila pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra jeli melihat peluang yang dapat dimanfaatkan demi kemajuan dan tumbuh kembangnya Bank Sultra sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).