HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) menggandeng TNI Angkatan Darat, menggelar focus group discussion (FGD)
dengan tema "membangun optimalisasi hukum serta sinergi pemerintah daerah, militer, penegak hukum, dan masyarakat melalui kuliah kerja nyata (KKN)".
Kegiatan FGD ini digelar di Aula Makodim 1417 Kendari, Rabu 15 Januari 2024.
Dekan Fakultas Hukum Unsultra, Siti Fatmawati menyampaikan, program KKN ini bukan hanya ajang pengabdian masyarakat, tetapi juga upaya nyata membangun pemahaman hukum di kalangan generasi muda dan juga masyarakat luas.
“Program ini mencakup penyuluhan hukum dan edukasi mengenai dampak sosial, dengan memberikan pemahaman ini, kami berharap masyarakat lebih memahami pentingnya penanganan hukum untuk mengurangi dampak konflik sosial,” ujar Siti Fatmawati.
Ia menambahkan, KKN tematik Fakultas Hukum Unsultra juga digelar di sejumlah tempat yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya kota Kendari. Dimana, kata dia, peserta KKN tersebut terdiri dari sebelas kelompok.
"Program KKN ini tidak terfokus pada satu tempat, kita ada 200 mahasiswa yang ada dan tersebar di beberapa titik kegiatan", tambahnya.
Sementara itu, Kepala Hukum Korem 143/Haluoleo, Mayor CHK Agung Widhi, S.H., M.H. yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan materi tentang penanganan hukum konflik sosial, termasuk peran TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.
Dikatakan Agung, peran TNI adalah mendukung Polri jika dibutuhkan dalam menangani konflik sosial dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
"Sinergi dan komunikasi antara TNI dan Polri sudah terjalin dengan baik, sehingga kita siap bergerak kapan pun jika diperlukan,” ungkap Mayor Agung.
