HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Puluhan masyarakat di Desa Wakumoro, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara melakukan aksi blokade jalan, Kamis (18/11/2021).
Aksi ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang dinilai tak mempedulikan kondisi jalan ruas Raha - Lakapera yang melintasi desa mereka.
Aksi protes yang didominasi oleh emak-emak ini berlanjut dengan penebangan beberapa pohon yang kemudian digunakan untuk memblokade ruas jalan.
Dari rekaman visual yang beredar di media sosial tampak beberapa emak-emak menebang pohon itu menggunakan kapak dan mesin pemotong kayu atau senso.
Menanggapi protes masyarakat yang berlarut-larut ini, anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Muna, Ridwan Bae mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana untuk perbaikan ruas jalan itu.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyetujui penganggaran sebesar Rp30 milyar untuk rekonstruksi jalan di Wakumoro.
"Demo di sana karena jalanan mereka sudah puluhan tahun belum terkerjakan dengan baik dan mereka pada akhirnya mandi debu saat panas dan mandi becek saat hujan. Akhirnya saya minta pada pak Dirjen juga pak Menteri (PUPR) untuk menurunkan anggaran di situ dan setelah dianggarkan rupanya dengan panjang 6 kilometer itu membutuhkan uang kurang lebih Rp30 miliar" kata Ridwan saat ditemui awak media ini beberapa waktu lalu.
Ridwan mengatakan, anggaran Rp30 milyar tersebut sudah turun dan dalam waktu dekat akan segera ditenderkan. Penganggaran ini melalui diskresi Menteri PUPR karena merujuk pada aturan yang ada, ruas jalan provinsi merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan pembangunan serta pemeliharaannya dengan menggunakan APBD.
"Jadi eksekusinya di 2022 tapi tendernya tender dini. Jadi sebelum 2022 tendernya. Jalan Raha - Wakuru ini sudah sejak jaman Gubernur Almarhum Pak Kaimoeddin. Setelah itu sudah rusak itu. Mulai dari Ali Mazi periode pertama, Nur Alam bahkan sekarang periode kedua Ali Mazi juga belum beres. Sehingga saya meyakinkan pak Menteri dan pak Dirjen untuk segera dianggarkan. Ini melalui diskresi dan diskresi itu terbatas. Masa jalan provinsi mau dikerjakan pemerintah pusat itu tidak bisa. Diskresi Itu kecuali ada masalah yang krusial seperti di Muna ini," bebernya.
Lebih jauh, Ridwan menjelaskan, untuk jalan di Sulawesi Tenggara yang mendapatkan diskresi dari Menteri PUPR pada tahun 2021 ini baru dua ruas jalan.
"Yang saya perjuangkan yaitu, di Ladongi dengan anggaran kurang lebih Rp10 milyar. Itu diskresi Pak Menteri dan perjuangan saya juga. Kemudian yang kedua ada di Wakuru ini. Jangan sampai orang beranggapan bahwa yang saya perjuangkan itu hanya di Wakuru saja karena kampung saya padahal tidak. Saya perjuangkan di Koltim juga, bahkan di sana yang duluan. Itu sudah dikerjakan tahun 2021 ini dan sekarang sudah selesai, sudah digunakan," timpalnya.
