HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) memetakan kerawanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Bumi Anoa.
Terdapat tujuh isu utama yang harus menjadi perhatian bagi penyelenggara Pilkada, termasuk pihak keamanan dan Pemerintah Daerah.
Menurut Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo Banne, tujuh itu adalah Pelaksanaan pemungutan suara, distribusi logistik pemilihan, adjudikasi dan keberatan, keamanan, otoritas penyelenggara, netralitas ASN, dan politik uang.
"Faktor kerawanan isu pelaksanaan pemungutan suara antara lain ketidaktahuan penyelenggara di tingkat ad hoc terkait tentang syarat administrasi pemilih, kemudian adanya pemilih tidak memenuhi syarat memilih, pemilih memilih lebih dari satu kali, dan pemilih menggunakan hak pilih orang lain untuk memilih," ungkap Iwan pada kegiatan Rapat Koordinasi Kerawanan Pilkada Serentak 2024 di Kendari, Senin (9/9/2024).
Pada isu ini, lanjut Iwan, terdapat lima daerah yang berada pada level
Rawan Tinggi yakni, Kolaka, Bombana, Kendari, Buton Tengah, dan Buton Selatan.
"Sementara pada kerawanan logistik adalah tertukarnya surat suara pada hari pemilihan, kekurangan surat suara, logistik pemilihan tidak diperlakukan khusus oleh jasa pengiriman dan dikirim bersamaan dengan logistik lainnya. Untuk daerah rawan tingginya adalah Muna Barat," beber Iwan.
Faktor rawan isu adjudikasi dan keberatan antara lain pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan. Kemudian KPU yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), penggelembungan suara, dan perbedaan perlakuan terhadap kontestan Pilkada. Daerah dengan tingkat kerawanan tinggi pada isu ini adalah Muna dan Buton Selatan.
'Pada isu keamanan, yaitu adanya kekerasan verbal dan fisik terhadap penyelenggara Pilkada, kemudian pengerusakan kantor penyelenggara, pembatasan akses pengawasan terhadap Pengawas Pilkada, dan bentrokan antar pendukung kontestan. Daerah yang rawan dari segi keamanan adalah Muna dan Wakatobi," jelasnya.
Pada isu netralitas ASN, daerah dengan rawan tinggi adalah Konawe Utara, Kolaka, Kendari, Konawe Selatan, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi.
"Sedangkan untuk isu politik uang berupa pemberian uang pada hari pelaksanaan, politik uang dengan skema bansos, dan politik uang dengan skema e-money. Daerah rawan tinggi adalah Muna dan Muna Barat," timpal Iwan.
