Skip to main content

Dugaan Pelanggaran Kode Etik, DKPP akan Periksa Ketua Bawaslu Konkep

HALUANRAKYAT.com, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 56-PKE-DKPP/I/2025 secara hibrida, pada Jumat (7/2/2025) pukul 09.00 WIB.

Pengadu dalam perkara ini adalah Wa Ode Nurhayati dan Ari Arfan Hasibuan. Sedangkan yang menjadi teradu adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, Jibrar.

Paslon Yudhi - Nirna Laporkan Dugaan Pelanggaran Pilwali Kendari ke Bawaslu

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Tim Hukum Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Nomor Urut 2 Yudhianto Mahardika Anton Timbang - Nirna Lachmuddin (Yudhi-Nirna) telah resmi menyampaikan laporan (pengaduan) terkait adanya dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kota Kendari ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari, Sabtu (30/11/2024).

Kordinator Tim Hukum Paslon Yudhi-Nirna, Fatahillah, mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan berbagai bukti pelanggaran dan semua bukti tersebut telah terverifikasi oleh Bawaslu.

Beri Perlindungan Petugas Ad Hoc Pilkada, Bawaslu Kolaka - BP Jamsostek Jalin Kerjasama

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kolaka menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari.

Wujud kerja sama itu dinyatakan dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bawaslu Kolaka di Ruang Rapat BPJS Ketenagakerjaan Kendari, Selasa (5/11/2024).

Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi jajaran pengawas Badan Ad Hoc Bawaslu Kolaka pada penyelenggaran pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Diduga Langgar Kode Etik, DKPP RI Periksa Komisioner Bawaslu dan KPU Kota Kendari

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Rabu (9/10/2024).

Sidang ini memeriksa dua perkara secara bersamaan, yakni perkara nomor 163-PKE-DKPP/VII/2024 dan 180-PKE-DKPP/VIII/2024. Keduanya terkait dengan proses pencalonan calon DPRD Kota Kendari La Ami dari Partai Nasdem, yang diduga tidak memenuhi persyaratan dokumen pencalonan.

Subscribe to Bawaslu