HALUANRAKYAT.com, MUBAR -- Pemerintah Kabupaten Muna Barat menggelar upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Muna Barat (Mubar) ke -9, di lapangan Wamelai, Kecamatan Lawa, Minggu 23 Juli 2023.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Mubar, Bahri memaparkan sejumlah capaian pembangunan. Dijelaskan memasuki usia yang ke-9 tahun, Kabupaten Mubar telah mampu mensejajarkan diri dengan kabupaten/kota lainya yang telah berdiri lebih dulu di Provinsi Sultra, dalam hal capaian pembangunan.
Hal tersebut tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada, baik pemerintah maupun pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mubar. Dedikasi dan peran serta seluruh masyarakat dalam mendukung dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pembinaan sosial kemasyarakatan sangat dibutuhkan, sehingga dalam upaya mensukseskan pembangunan daerah yang berkemajuan, akuntabel, berkelanjutan dan kompetitif.
Setelah melewati masa-masa kritis selama dua tahun pada saat pandemi covid-19, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mubar sepanjang tahun 2022 dan 2023 mulai menunjukan kemajuan yang signifikan baik dalam hal penataan birokrasi pemerintahan, percepatan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.
Akselerasi pembangunan pada tahun 2022-2023 lebih difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perkantoran, Peningkatan daya saing infrastruktur. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
Upaya tersebut sudah menunjukkan suatu keberhasilan yang dapat dilihat pada capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Mubar tahun 2022 yang terus mengalami peningkatan dan sejajar dengan kabupaten lainya di provinsi Sultra. Kita berharap agar seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Mubar terus berusaha keras dan bekerja sama serta bersinergi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setiap tahunnya.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Mubar, sebagai Pj akan terus konsisten dalam mendukung pelaksanaan visi-misi presiden sebagaimana yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Provinsi Sultra serta dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Mubar tahun 2023-2026.
Hal ini bertujuan agar terciptanya sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah daerah kabupaten muna barat senantiasa mendukung program-program pembangunan strategis nasional melalui berbagai sektor. Pada tahun pertama diamanahi sebagai penjabat Bupati Mubar sampai dengan memasuki periode tahun kedua ini, beberapa program strategis nasional yang sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten muna barat antara lain yaitu:
1. Program percepatan penurunan stunting, dengan mengganggarkan bantuan untuk keluarga yang memiliki anak dengan status stunting baik secara materi maupun moril. Langkah konkrit yang sudah dilakukan dalam penanganan stunting antara lain :
➢ Memastikan data stunting per kecamatan dan per desa di sesuaikan dengan lokus stunting
➢ Percepatan penanganan stunting Secara langsung tidak menggunakan apbd tetapi melalui orang tua asuh dengan mengeluarkan keputusan bupati muna nomor 85 tahun 2023 tentang penetapan bapak asuh bayi/balita stunting di kabupaten muna barat yang terdiri atas 201 orang tua asuh (pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat yang setara eselon ii dan pejabat administrator atau pejabat setara eselon iii) yang bertanggung jawab menjadi donatur dalam memberikan makanan tambahan protein hewani kepada bayi/balita stunting.
➢ Dana dari CSR dari berbagai perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Mubar dialokasikan untuk pemenuhan suplemen dan vitamin untuk balita kategori stunting.
➢ Penggunaan aplikasi dalam mendata dan memonitor perkembangan stunting untuk mempermudah satu data stunting di kabupaten muna barat.
➢ Mengalokasikan anggaran melalui Apbd kabupaten untuk pemberian makanan tambahan lokal dan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit balita.
2. Program penghapusan kemiskinan ekstrem, diawali dengan mengidentifikasi dan melakukan validasi data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (p3ke) dari kemenko pmk sebagai bahan dasar untuk menganggarkan bantuan kepada warga miskin ekstrem. Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain :
➢ Mengurangi/penghapusan kantong- kantong kemiskinan melalui bantuan untuk rumah tidak layak huni (rtlh),
Pembangunan perbaikan perumahan.
➢ Meningkatkan masyarakat melalui bantuan modal usaha dalam bentuk kelompok usaha bersama (kube), pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
➢ Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan langsung tunai (blt) apbd; pembagian kartu muna barat cerdas: dan memberikan jaminan sosial pekerja rentan. Perbaikan sanitasi lingkungan perumahan upaya penanganan kemiskinan ekstrim ini dilaksanakan sesuai dengan instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 untuk mencapai 0% kemiskinan ekstrem tahun 2024.
3. Program bangga buatan indonesia, jumlah produk yang tayang pada katalog lokal sebanyak 417 produk dari 10 (sepuluh) penyedia. Dari 417 produk yang ditayangkan dalam katalog lokal, dinyatakan 417 produk atau 100% merupakan produk dalam negeri. Jumlah produk katalog tayang kabupaten muna barat sebanyak 426 dengan jumlah penyedia 10 umkm meraih peringkat 3 se- sulawesi tenggara.
4. Program pengurangan pengangguran
Terbuka, tahun 2022 menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 0,44% dari tahun 2021 untuk angka pengangguran terbuka di muna barat. Tahun 2023 di targetkan tpt menurun hingga mencapai 2%.
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka diantaranya adalah mendorong penggunaan tenaga kerja lokal untuk proyek-prorek konstruksi, mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan ketenagakerjaan, menfasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan memberikan subsidi transportasi bagi para pelaku transportasi lokal untuk darat dan laut.
5. Program kemudahan berinvestasi, investasi merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan pad daerah. Kabupaten muna barat dalam rangka menunjang kemudahan berinvestasi merilis aplikasi sicantik cloud untuk memudahkan penerbitan izin sehingga terjadi peningkatan capaian seluruh non perizinan di kab. Muna barat di tahun 2022.
6. Program penanganan inflasi daerah, dalam penanganan dan pencegahan inflasi yang terjadi di kabupaten muna barat maka dilakukan 6 (enam) upaya konkrit yaitu :
➢ Melaksanakan sidak pasar bersama forkopimda pada tahun 2022 sebanyak 5 kali pada saat mengahdapi kelangkaan bahan pokok, menghadapi bulan suci ramadhan, menghadapi hari raya idul fitri, menghadapi hari raya idul adha dan jelang natal dan tahun baru.
➢ Melaksanakan operasi pasar murah jika terjadi kenaikan harga bahan pokok secara drastis.
➢ Rutin menggelar rapat teknis tpid bersama forkopimda, bps, dan bulog.
➢ Menginisiasi gerakan menanam cepat panen pada seluruh wilayah kecamatan di kabupaten muna barat.
➢ Menjalin dengan daerah kerjasama antar kabupaten/kota daerah lainnya rangka penghasil dalam pemenuhan komoditi masyarakat yang mengalami surplus komoditi.
➢ Melalui TPID tahun 2022 juga Merealisasikan anggaran btt untuk melakukan subsidi kepada para pelaku jasa usaha transportasi darat dan laut dengan tujuan agar pelaku jasa usaha tidak menaikkan harga transportasi pasca kenaikan harga bbm.
Upaya penanganan inflasi di kabupaten Mubar berhasil masuk nominasi penghargaan tim pengendalian inflasi daerah (tpid) award tahun 2023 dari pemerintah pusat. Bahri menyadari bahwa dalam kurun waktu 1,5 tahun diamanahi sebagai penjabat bupati muna barat, masih terdapat permasalahan- permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan.
Namun demikian, permasalahan- permasalahan tersebut sudah diidentifikasi dan dirumuskan solusi dan tindak lanjutnya dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RDP) Kabupaten Mubar tahun 2023 – 2026.
Olehnya itu, dokumen RDP tersebut berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang menjadi pedoman sebagai penjabat bupati di kabupaten muna barat untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.
Hal ini sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 70 tahun 2021 yang menyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026 akan digunakan oleh penjabat kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.
Pada momentum hari ulang tahun Kabupaten Mubar yang ke-9 ini, Bahri mengajak seluruh masyarakat Mubar dan segenap jajaran pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan sehingga dapat mengetahui hal-hal baik yang perlu kita pertahankan bahkan kita tingkatkan lagi serta hal-hal yang harus segera diperbaiki.
Untuk itu, marilah kita bergandengan tangan dan bersinergi yang dirangkai dalam suatu bingkai kebersamaan untuk saling menguatkan satu sama lain sehingga kita mampu menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayan publik, menumbuhkan daya saing perekonomian, meningkatkan daya saing infrastruktur daerah, menurunkan angka kemiskinan, memperluas aksesibilitasmasyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Sebagai Penjabat Bupati Mubar yang ditunjuk kembali oleh mendagri untuk memimpin pelaksanaan pemerintahan di rinya akan konsisten melaksanakan pembangunan daerah yang sudah direncanakan dan tetap bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam mendukung tujuan pembangunan nasional.
Pada tahun 2023 ini, untuk mendukung pencapaian target kinerja pempangunan sebagaimana yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, maka beberapa strategi dan kebijakan yang akan dilakukan antara lain :
1) melanjutkan penataan birokrasi melalui :
A. Percepatan implementasi sistem merit pada manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara berdasarkan keadilan, kemampuan, prestasi dan kinerja sebagai landasan dalam proses rekrutmen, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai;
B. Memastikan alokasi anggaran untuk tunjangan tambahanpenghasilan pegawai (tpp) berdasarkan analisis beban kerja, kondisi tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja ataupun pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2) pada tahun 2023 ini, mulai dilakukan pembangunan kompleks perkantoran bumi praja laworoku yang terdiri atas kantor bupati, kantor dprd dan Mal Pelayanan Pubik (MPP).
3) melakukan pembangunan masjid agung muna barat.
4) melakukan pembangunan rumah jabatan bupati / wakil bupati muna barat dan rumah jabatan pimpinan dprd kabupaten muna barat
5) melakukan penataan sarana dan prasarana pelayanan dasar pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)
6) perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat kabupaten muna barat melalui :
A. Pemberian jaminan bagi seluruh penduduk kabupaten muna barat agar dapat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, baik upaya promotif, preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitatif dan paliatif tanpa terkendala masalah biaya dengan memastikan tercapainya 100 persen cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
Capaian ini menjadikan kabupaten muna barat sebagai kabupaten pertama di provinsi sulawesi tenggara yang mewujudkan tercapaianya 100 persen uhc secara terbuka. Atas keberhasilan mewujudkan 100 persen uhc terbuka ini, maka seluruh masyarakat Mubar dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan BPJS bukan hanya di wilayah Kabupaten Mubar tapi di seluruh wilayah indonesia yang fasilitas kesehatannya bekerja sama dengan BPJS hanya dengan memperlihatkan KTP Mubar.
B. Tahun 2023 Kabupaten Mubar memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada di 81 desa dan 5 Kelurahan melalui APBD Kabupaten Mubar. Selain itu pula, seluruh desa diwajibkan mendaftarkan 100 orang per desa untuk menjadi peserta bpjs ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan inpres nomor 4 tahun 2022 mengenai penanggulangan kemiskinan ekstrem.
C. Pada tahun 2023 ini juga, merencanakan penetapan data pekerja rentan bpjs ketenagakerjaan sejumlah 10.424 jiwa. Dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja maka melalui apbd tahun 2023 telah dialokasikan anggaran yang memadai untuk melaksanakan urusan ketenagakeraan di kabupaten muna barat.
D. Penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui pemberian bantuan langsung tunai (blt) apbd untuk mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan bagi penduduk miskin yang belum mendapatkan blt yang bersumber dari apbn dan melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan
E.percepatan pencegahan stunting dengan mengefektifkan program-program pencegahan stunting pada setiap perangkat daerah dan mengalokasikan pendanaan yang cukup untuk pelaksanaan advokasi, kampanye dan diseminasi terkait stunting serta berbagai upaya pencegahannya mulai dari tingkat keluarga, desa, kecamatan dan kabupaten.
7) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui beberapa langkah strategis yaitu:
A.mempersiapkan muna barat sebagai salah satu kabupaten lumbung pangan baru di sulawesi tenggara melalui rehabilitasi sejumlah jaringan irigasi (primer, sekunder dan tersier), desain jaringan irigasi kampani dan persiapan percetakan areal persawahan baru pada wilayah-wilayah potensial lainnya;
B. Memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk investasi bidang pertanian dan perkebunan serta investasi pada sektor- sektor produktif lainnya.
C. Meningkatkan produktivitas sektor peternakan dengan mempersiapkan pembentukan sentra peternakan rakyat (spr) untuk tiga jenis komoditi unggulan yaitu sapi, ayam petelor dan ayam pedaging.
D. Meningkatkan produktivitas hasil-hasil perikanan dan peningkatan nilai tambah produk olahan hasil perikanan.yang menjadi unggulan daerah seperti kepiting rajungan, udang dan hasil-hasil perikanan lainnya.
Untuk mengukur kinerja pembangunan maka indikator makro pembangunan akan menjadi dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Beberapa indikator makro pembangunan yang mendukung kebijakan pemerintah provinsi dan kebijakan nasional antara lain :
1) peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan dapat terlihat dari capaian angka indeks pembangunan manusia (ipm), baik dalam sektor pendidikan, kesehatan maupun daya beli masyarakat.
Angka indeks pembangunan manusia kabupaten muna barat sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 66,21 poin. Pencapaian ini lebih tinggi jika dibandingkan pada awal terbentuknya kabupaten muna barat (tahun 2014) yaitu sebesar 61,92 poin. Namun jika dibandingkan ipm provinsi sulawesi tenggara dan ipm nasional yang sudah mencapai angka 72,23 dan 72,91, nilai ipm muna barat masih sangat jauh tertinggal.
Olehnya itu, pada tahun 2023 ditargetkan ipm mencapai angka 66,5. Dalam hal ini diharapkan adanya peningkatan realisasi dari seluruh komponen ipm, baik komponen pendidikan, yakni angka melek huruf dan rata- rata lama sekolah, komponen kesehatan yang diindikasikan dari angka harapan hidup, maupun komponen ekonomi. Demikian halnya, dengan rencana pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendukung perputaran roda perekonomian kabupaten muna barat.
2) pendekatan pembangunan berbasis desa untuk menunjang kinerja, disiplin serta peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat, kami akan memprogramkan pemberian tambahan penunjang operasional kepala desa, melalui pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 100 juta untuk masing-masing desa
Bahkan, akan dinaikkan pada setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah. Hal ini dimaksudkan agar komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang bersinergi dengan pembangunan nasional yaitu membangun dari desa dapat diwujudkan.
3) laju pertumbuhan ekonomi dan pdrb per kapita dalam masa pendemi covid-19, khususnya dalam dua tahun terakhir telah mengalami pertumbuhan yang positif jika dibandingkan pada awal pandemi covid-19.
Laju pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2022 sebesar 4,08%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2021) hanya sebesar 3,96%. Sedangkan pdrb per kapita pada tahun 2021sebesar 32,9 juta rupiah dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 36,16 juta rupiah pada akhir tahun 2022.
Momentum ini harus dapat dipertahankan bahkan dipacu pertumbuhannya dengan lebih memprioritaskan program pembangunan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal dalam bentuk bantuan modal ataupun dana bergulir sebagai stimulan menggairahkan perkembangan umkm di kabupaten muna barat.
Selain itu pula, kami mengajak semua lapisan masyarakat untuk memberikan kemudahan bagi seluruh investor untuk berinvestasi di kabupaten muna barat sehingga calon investor dapat merasa nyaman berivestasi.
4) tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan dimana pada tahun 2021 sebesar 71,96% meningkat menjadi 82,12% di tahun 2022. Menjadi kabupaten dengan presentase angkatan kerja tertinggi se sulawesi tenggara. Hal ini dikarenakan banyaknya lapangan usaha yang terbuka serta didukung oleh pemerintah daerah yang responsif, khususnya dalam memberikan bantuan prakerja dan pekerja rentan, sehingga berdampak pada angkatan kerja yang meningkat.
Selain itu, umkm dan industri mulai berkembang khususnya dalam hal pertanian, perikanan dan peternakan, hal ini diharapkan agar dapat semakin membaik kedepannya tentu dengan kerja sama berbagai pihak.
5) persentase jumlah penduduk miskin di kabupaten muna barat masih sangat tinggi, dimana pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebesar 13,96% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 13,85%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) pada 2 (dua) tahun terakhir ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam menekan angka kemiskinan di kabupatenmuna barat.
Olehnya itu, pada tahun 2023 ini, telah dijabarkan strategi penanggulangan kemiskinan, khususnya pada kemiskinan ekstrem sesuai dengan instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 untuk mencapai target 0% kemiskinan ekstrem tahun 2024.
Selain capaian pembangunan, inovasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022, telah melahirkan beberapa prestasi dan penghargaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusata antara lain adalah:
1. Penghargaan bpjs kesehatan ri atas capaian uhc 100%
2. Peringkat 1 se kab/kota sulawesi tenggara penilaian ombudsman dalam pelayanan publik
3. Penghargaan bank indonesia kategori mitra pengendalian inflasi klaboratif 2022
4. Peringkat 1 se-kab/kota sulawesi tenggara penghargaan paritrana awards dari bpjs ketenagakrjaan
5. Penghargaan dari gubernur sulawesi tenggara atas prestasi terbaik iii daam realisasi belanja daerah
6. Masuk 15 besar kategori realisasi belanja dan pendapatan daerah tingkat nasional tahun 2022.
7. Juara favorit III stand terbaik pada kegiatan pameran hari koperasi nasional ke-76 tahun 2023 (harkopnas expo 2023)
Capaian pembangunan pada berbagai bidang pembangunan tentulah menjadi indikator bahwa APBD yang kita laksanakan pada setiap tahunnya senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten muna barat. Oleh karena itu, menhadapi segala tantangan dan hambatan di masa yang akan datang, mari kita bangun kemitraan dengan
Mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih luas sebagai political will antara pemerintah daerah dan lembaga dprd sehingga mampu merespons secara baik sence of crisis atau kepekaan sosial kita. Untuk itu atas nama pribadi maupun pemerintah daerah, kami mengharapkan seluruh pemangku kepentingan di daerah ini baik lembaga DPRD, instansi vertikal, TNI/Polri, Kejaksaan, akademisi, insan pers, tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh pemangku adat dan komponen lainnya dapat memberikan kontribusi yang positif dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan pembangunan. ***
Laporan: Hasmid
