HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan. 

Sadikin yang juga merupakan keponakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla ini ditersangkakan lantaran dianggap mengabaikan perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menghalangi masuknya investor baru yang akan menyelamatkan Bank Bukopin.

"Atas

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Seorang penjual ikan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berinisial AH alias I berusia 30 tahun, warga Perumnas Bende, Kecamatan Kadia ditangkap aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra karena kepemilikan shabu.

AH ditangkap pada Selasa, 9 Maret 2021 sekitar pukul 15.50 WITA di rumahnya setelah sebelumnya aparat BNNP Sultra menangkap rekannya di depan Hotel D'Blitz di Kecamatan Kendari Barat pada pukul 13.30. 

"Dari tangan tersangka AH kami amankan narkotika jenis shabu seberat 1

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Kasus pemalsuan tanda tangan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi yang berujung pada pengalihan kepemilikan sebuah perusahaan pertambangan memasuki babak baru.

Kasus itu mulai disidangkan pada Senin, 1 Maret 2021 lalu dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Polisi mengungkap ciri-ciri mayat wanita yang ditemukan di kawasan hutan pegunungan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan pada Selasa (2/3/2021) kemarin.

Mayat yang ditemukan tepatnya di Desa Tanea, Kecamatan Konda ini didapati oleh warga dalam keadaan terbungkus selimut.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra menangkap seorang oknum panitera pengganti Pengadilan Negeri Kendari terkait kasus kepemilikan narkoba.

Febriady (46), ditangkap pada Jumat (19/2/2021) dini hari di perumahan Green Anggoeya Resort, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Kejakaaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkap dugaan adanya potensi kerugian negara dari sektor pertambangan di Sultra mencapai Rp151 milyar.

Kerugian itu bersumber dari tidak dibayarkannya dana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) oleh beberapa perusahaan tambang atau pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Sultra.