HALUANRAKYAT.com, MUBAR -- Demonstrasi yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Pemuda Muna Barat (IMPMB) di depan kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta menuai kecaman dari sejumlah masyarakat dan mahasiswa Kabupaten Muna Barat.
Aksi demontrasi itu menuntut agar Mendagri Tito Karnavian mengevaluasi dan mengganti Bahri sebagai Penjabat Bupati Mubar dengan alasan Bahri memiliki kinerja kurang baik berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan pertama oleh Kemendagri.
Sejumlah mahasiswa itu juga menyuarakan bahwa serapan anggaran Pemerintah Daerah Mubar per bulan Juni 2022 hanya ada pada kisaran 16,33%.
Mereka pun menduga, Bahri selaku Pj Bupati melakukan pelanggaran jabatan administrasi dalam memimpin daerah serta hanya sekedar mencari popularitas di tengah aroma politik yang diperbincangkan bahwa dia akan tampil sebagai calon Bupati Mubar pada 2024.
Buntutnya, aksi demonstrasi IMPMB itu di kecam oleh sejumlah masyarakat dan mahasiswa Mubar. La Munduru, pemuda asal Mubar menilai aksi tersebut cenderung membuat gaduh dan tidak berdasar, bahkan ia menilai aksi demonstrasi itu ditunggangi oleh pihak yang memiliki kepetingan tertentu.
"Jangan karena kepentingan orang, kita mau diperalat, kualitas mahasiswa itu sangat penting untuk dijaga. Kalau mau tahu kondisi Mubar saat ini, pulanglah. Kita sudah merasa lebih baik dengan kepemimpinan Bahri saat ini," ujar La Munduru, Sabtu (7/1).
Perihal langkah Pj Bupati Bahri yang selalu intens terjun langsung ke lapangan dianggap pencitraan, menurutnya hal itu sangat subyektif. Karena semua yang dilakukan Pj Bupati berdasarkan regulasi.
"Ketahuilah awal kehadiran Pj Bupati di Mubar, daerah kita penuh dengan masalah. Beliau menyelesaikan itu dengan baik dan sesuai keinginan masyarakat. Jadi bukan pencitraan,” tegasnya.
Pria yang juga Ketua Lembaga Barisan Aktivis Keadilan Sulawesi Tenggara (Bakin Sultra) ini menilai semua kebijakan Bahri selama menahkodai Mubar saat ini berbuah manis.
"Dari berbagai sumber, serapan anggaran Mubar Tahun 2022 adalah 96 persen, sedangkan untuk penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik kita terbaik di Sultra, padahal sebelumnya kita dalam zona merah menurut Ombudsman RI," tandasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan, Putri Amelia Sari, masyarakat Desa Barakka, Kecamatan Tiworo Selatan yang mengaku kesal dengan sejumlah tudingan IMPMB kepada Pj Bupati Mubar yang cenderung ngawur.
"Kesal juga sama mereka yang mengaku mahasiswa dari Mubar, kuliah di Jakarta, tidak tahu perkembangan Mubar, malah demo terkait masalah di sini," ujarnya.
Padahal menurutnya, Mubar saat ini terjadi dampak regenerasi yang baik dari kepemimpinan Pj Bupati Bahri yang mengarah pada perbaikan dan peningkatan kepercayaan publik.
Wanita yang juga mahasiswa Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Muhamadiah Mubar ini juga menilai Pj Bupati serius dalam menanggapi beragam kritik publik dengan melakukan banyak langkah strategis.
"Setiap ada keluhan masyarakat, Pj Bupati hadir di lapangan untuk memberikan solusi dan bukan janji. Masa depan Mubar semakin baik di tangan Pj Bupati Bahri," terangnya.
Selain itu kecaman juga datang dari warga Desa Santiri, Kecamatan Tiworo Utara, Ardi yang ikut mengecam demonstrasi yang dilakukan IMPMB Jakarta.
Menurutnya demonstrasi tersebut tidak berdasar dan syarat dengan kepentingan politik. “Adakah itu datanya? Jangan sampai tidak benar, ujung-ujungnya menjadi fitnah lagi,” kata Ardi
"Pulanglah di kampung sini (Mubar) lihatlah fakta yang sebenarnya, jangan hanya mendengar lalu langsung percaya, mahasiswa itu cerdas melihat fakta, jangan mengaburkan fakta yang sebenarnya," ucap Ardi menambahkan.
Laporan: Hasmid
