HALUANRAKYAT.com, MUBAR - Kurang lebih empat bulan sejak di lantik 27 Mei lalu oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, dalam tahun berjalan ini Dr bahri di percayakan memimpin pemerintahan di Bumi Laworo Kabupaten Muna Barat. Mungkin haruslah diakui telah mampu meletakan dasar-dasar dan program pembangunan yang berbasis pada kebutuhan hidup masyarakat .
Ide dan gagasan yang termanivestasi dalam wujud program kerja pada hakekatnya adalah bentuk political Will dari seorang pimpinan politik pemerintahan yang memahami bentangan sosilogis kemasyarakatan dan mampu melihat secara jeli dan cerdas dalam memotret kebutuhan masyarakatnya.
Selebrasi pikiran yang sarat dengan empati tehadap kebutuhan rakyat adalah sebuah bentuk tanggung moral dan politik untuk membangun daerah yang sama sama kita cintai dalam berbagai aspek kehidupan.
Ditangan DR Bahri, setiap program yang diusulkan diyakini untuk kesejahteraan masyarakat Muna Barat, dan dipastikan akan berdampak positif buat kemaslahatan umat.
"Hadirnya DR Bahri sebagai Pj Bupati Muna Barat, adalah sebagai bentuk solusi alternatif untuk menghasilkan formulasi dari kebijakan strategis dalam upaya pembenahan dalam mengatasi masalah masalah kerakyatan,"kata juru bicara Bupati Muna Barat, Muhammad Fajar Fariki.
"Coba tengok, mulai dari penataan pelayanan dasar pada sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis, Pekerjaaan umum, sosial dan kemasyarakatan, selanjutnya perlindungan sosial berupa UHC 100 persen, kemiskinan ekstrem melalui BLT APBD, Ujar mantan Lurah Sidodadi ini.
Demikian pula ditingkatan perekonomian yakni pertanian cetak sawah, jagung dan memperbaiki saluran (primer, tersier, dan sekunder). Investasi jagung kuning dan ubi untuk tapioka.
Lebih lanjut, menurut Mantan kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Muna ini, dibidang perkebunan dan peternakan, perikanan tangkap dan budidaya. Semua bagi DR Bahri itu adalah sebuah program yang telah disusun secara acak dan terinspirasi dari kebutuhan rakyat.
"Insyallah semua program pembangunan yang sudah di letakan ini, akan mulai dikerjakan awal pada perubahan anggaran tahun APBD 2022 dan akan dilanjutkan tahun 2023 mendatang,".
Program berbasis basic Needs, secara politik ini adalah desain program pembangunan yang disetting oleh Alumni STPDN 07 jati Nangor Bandung Jawa Barat ini, dapat di katakan sebagai skema pembangunan yang berpiijak pada sistim demokrasi konstitusional dan tata kelolanya.
Artinya, gagasan program pembangunan terinspirasi pada kebutuhan dasar dan vital bagi rakyat dalam arti yang sesungguhnya, serta meletakan entitas rakyat sebagai aktor utama dari tujuan pembangunan.
Cara pengelolaan pembangunan yang bertumpuh pada kebutuhan rakyat ini sebagai langkah kongrit mewujudkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, saya ingin menyatakan Pj bupati Mubar Dr Bahri dalam mendrive pemerintahan dibumi Laworo yang menyangkut, aspek, Sosial kemasyarakatan dan pemerintahan telah mengunakan asas Demokrasi konstitusional dalam implementasi pembangunan dan berpemeritahan.
Oleh karena itu, mari kita sama sama bergandeng tangan serta bersinerji untuk memberi suport dan dukungan bagi DR Bahri untuk menggelorakan pembangunan di daerah ini demi mewujudkan masyarakat Muna Barat yang kuat serta lebih baik dimasa depan, tutup Peraih penghargaan Sebagai Humas Inovatif Sultra 2016 ini.
