HALUANRAKYAT.com, KOLAKA – Aliansi Pemuda Kecamatan Watubangga (APKW) melakukan audiensi dengan manajemen PLN ULP Kolaka untuk mempertanyakan skema pemadaman listrik bergilir yang dinilai tidak proporsional di wilayah selatan Kabupaten Kolaka.
Audiensi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat di tiga kecamatan, yakni Watubangga, Polinggona, dan Toari, yang terdampak pemadaman listrik secara bergilir.
APKW mempertanyakan alasan wilayah tersebut berulang kali menjadi lokasi pemadaman, sementara Kecamatan Tanggetada disebut tidak mengalami pemadaman.
Dalam audiensi, APKW diwakili Ketua Dewan Penasihat Aliansi Rahmad Hidayat, Ketua Umum Aliansi Pemuda Haikal Syam, Ketua KNPI Watubangga Adnan, serta perwakilan Ormas Tamalaki Anoa Mekongga Distrik Watubangga, Bahtiar dan Sulyamin.
Ketua Umum Aliansi Pemuda, Haikal Syam, mengatakan kedatangan mereka membawa aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan akibat pemadaman listrik yang dinilai tidak merata.
Menanggapi hal tersebut, Manajer PLN ULP Kolaka, Tri Cahyono, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kondisi pemadaman yang terjadi.
Menurut Tri, pemadaman dilakukan dalam kondisi mendesak akibat penurunan suplai listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA di wilayah Sulselrabar.
“Kondisi ini terjadi karena situasi mendesak, di mana suplai listrik dari PLTA di wilayah Sulselrabar mengalami penurunan suplai. Hal ini mengharuskan kami melakukan penyesuaian penggunaan daya demi menjaga keamanan sistem dan jaringan kelistrikan secara keseluruhan,” jelas Tri.
Terkait wilayah Watubangga, Polinggona, dan Toari yang disebut lebih sering terdampak, Tri menjelaskan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan faktor teknis pada konfigurasi jaringan.
Menurutnya, terdapat section pengatur jaringan sebelum wilayah Watubangga yang digunakan untuk mengatur pelepasan daya. Kebutuhan daya yang harus dilepas, kata dia, dinilai sudah dapat terpenuhi dengan melakukan pemadaman sementara di tiga wilayah tersebut.
Sementara itu, tidak dilakukannya pemadaman di Kecamatan Tanggetada disebut berkaitan dengan keberadaan objek vital, yakni Bandara Sangia Nibandera.
“Pasokan listrik di wilayah Tanggetada harus dioptimalkan demi menunjang keselamatan penerbangan di bandara tersebut,” tambahnya.
Tri mengatakan PLN terus melakukan pengaturan sistem selama 24 jam agar pemadaman dapat dilakukan secara proporsional. Pihaknya juga memantau perkembangan kondisi pembangkit untuk mempercepat normalisasi pasokan listrik.
Ia menyebut, kondisi pemadaman diharapkan dapat berkurang setelah perbaikan PLTD Kolaka selesai.
“Kalau PLTD Kolaka telah tuntas diperbaiki, di mana kami mendapat informasi hari Senin pekan depan sudah tuntas, kita bisa mendapatkan penambahan daya sejumlah 25 MW. Mudah-mudahan itu bisa sedikit menambah kebutuhan daya dan pemadaman bisa tidak dilakukan tiap hari,” ujar Tri.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Aliansi, Rahmad Hidayat, mengapresiasi pihak PLN ULP Kolaka yang telah membuka ruang dialog dengan APKW.
Namun, ia meminta PLN memperbaiki skema pemadaman agar pengaturannya lebih proporsional dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara adil.
“Mewakili kawan-kawan Aliansi serta seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak PLN yang telah menerima APKW. Selanjutnya, kami berharap bahwa ULP PLN Kolaka senantiasa berusaha optimal untuk memperbaiki skema pemadaman dan mengaturnya secara proporsional agar lebih adil dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rahmad.
Rahmad juga meminta PLN menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perkembangan perbaikan pembangkit dan kondisi suplai listrik.
“Kami menunggu informasi dan update terbaru terkait perbaikan PLTD yang ada di Kolaka dan suplai daya dari PLTA yang ada, supaya kami dapat mengetahui secara pasti sampai kapan kondisi ini akan berlangsung,” pungkasnya.
Laporan: ASL
