HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar apel pagi gabungan yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, di Kantor Gubernur Sultra, Senin (3/2/2025).
Pada apel tersebut, Pj Gubernur menyampaikan sejumlah isu strategis, yakni langkah mitigasi terhadap bencana, persiapan pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada serentak Sultra tahun 2024, pemanfaatan teknologi digital, serta efisiensi anggaran sesuai arahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025.
Mengawali apel, Pj Gubernur menyampaikan kondisi aktual akibat bencana hidrometeorologi (banjir) dan gempa yang perlu disikapi serta mengajak para peserta apel untuk mendoakan keselamatan masyarakat yang terdampak.
“Menyikapi beberapa bencana yang terjadi, Saya meminta seluruh jajaran Pemprov untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, serta memastikan langkah-langkah mitigasi telah disusun dengan baik,” ujar Pj Gubernur.
Selain itu, Andap menyoroti agar meningkatkan respons cepat dari para Kepala Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti informasi cuaca dan bencana. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemprov harus menjadikan keselamatan Masyarakat sebagai prioritas utama, sesuai dengan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
“Saya tegaskan Kepala Perangkat Daerah agar intens memantau informasi dari BMKG. Ini menunjukkan kepedulian dan rasa tanggung jawab. Kita semua memiliki kewajiban untuk memastikan langkah-langkah mitigasi dapat berjalan efektif, mulai dari peringatan dini, respons cepat di lokasi bencana, hingga pemenuhan hak-hak masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pj Gubernur menginstruksikan Sekda dan Kepala Perangkat Daerah untuk segera menyusun rencana dan langkah kontinjensi, termasuk pengecekan sarana-prasarana kebencanaan, identifikasi kembali daerah rawan, serta penyiapan titik kumpul, jalur evakuasi, dan kesiapan lokasi pengungsian apabila terjadi bencana.
Terkait tahapan pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada 2024, Pj Gubernur menjelaskan bahwa sidang dismissal di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilakukan pada 4–5 Februari 2025 mendatang, dimana untuk memutuskan gugatan perselisihan hasil Pilkada.
“Terdapat enam kabupaten di Sultra yang tidak memiliki sengketa Pilkada dan dapat langsung dilantik. Namun, masih ada 11 kabupaten/kota lainnya, termasuk pemilihan Gubernur, yang hasilnya sedang dalam proses di MK. Sidang dismissal akan menentukan gugatan mana yang ditolak atau dikembalikan kepada pemohon,” jelas Andap.
Lebih lanjut, Pj Gubernur menambahkan bahwa Kepala Daerah yang tidak bersengketa serta yang gugatannya diputus dalam sidang dismissal akan dilantik secara bersamaan.
“Pelantikan gabungan akan dilakukan untuk kepala daerah yang tidak bersengketa dan yang gugatannya ditolak atau dikembalikan ke Pemohon dalam sidang pengucapan dismissal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pj Gubernur menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi merupakan sebuah keniscayaan untuk menyikapi perkembangan jaman dan juga upaya dalam modernisasi pelayanan publik. Keterlambatan dalam bertransformasi digital akan membuat Pemprov ini terdistrupsi dan ditinggalkan Masyarakat.
“Kita tidak boleh tertinggal dalam era digital, di pemanfaatan teknologi adalah sebuah keniscayaan agar pemerintahan adaptif, inovatif, tidak terdistrupsi dan tidak ditinggalkan Masyarakat.” tegas Andap.
Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur juga menekankan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1/2025. Andap mengingatkan agar penggunaan APBD lebih bijak dengan memangkas pengeluaran yang tidak esensial, seperti perjalanan dinas, kajian yang tidak mendesak, serta honorarium tim yang tidak sesuai standar.
“Penggunaan APBD harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Anggaran tidak boleh digunakan hanya untuk pemerataan antar Perangkat Daerah, tetapi harus berbasis output yang jelas dan terukur. Selain itu, hibah dalam bentuk uang maupun barang harus selektif,” tuturnya.
Pj Gubernur menutup amanatnya dengan mengajak seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, semangat kebersamaan, dan komitmen tinggi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih serta berdampak positif bagi Masyarakat Sultra.
