HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), Senin (4/10/2021).
Empat instansi pemerintah itu berkomitmen menjalin sinergitas dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di wilayah Sulawesi Tenggara.
Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Honesto R Dasinglolo menuturkan sinergitas aparat penegak hukum (APH) dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) akan diwujudkan melalui sistem informasi terpadu setelah penandatanganan MoU.
"Dengan sistem ini, penanganan-penanganan terhadap tindak pidana korupsi lebih termutakhirkan datanya dan mudah diketahui oleh instansi yang menangani kasus korupsi. Intinya bahwa kita menghendaki dalam tindak pidana korupsi itu, aparat penegak hukum dan aparat pengawas internal pemerintah dalam hal ini Inspektorat dan BPKP bisa bersinergi dengan baik, "ungkap Honesto.
Harapannya, dengan sinergitas ini, bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ketika ini terwujud dengan baik, tentunya pembangunan di wilayah Sultra berjalan dengan lebih baik," imbuhnya.
Selama ini, lanjut dia, banyak penanganan kasus korupsi yang lambat ditangani oleh APH. Meski faktor kurangnya koordinasi bukan menjadi alasan utama.Namun demikian, faktor koordinasi antara APH dan APIP ini tidak bisa disepelekan.
"Kita harapkan koordinasi ini lebih intensif. Sesuai dengan instruksi Presiden bahwa (penangan kasus korupsi) kita utamakan pemulihan terhadap kerugian negara, upaya penindakan urusan kedua," timpal Honesto.
