HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Kasus dugaan korupsi pengadaan Kapal Azimut 43 Atlantis yang ditangani oleh Subdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), hingga kini masih terus berlanjut.

Penyidik tetap berkomitmen transparan selama proses penanganan kasus tersebut. 

Direktur Reskrimsus Polda Sultra, Kombes Pol Bambang Wijanarko melalui Kasubdit III Tidpikor, AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi, mengatakan penanganan kasus kapal Azimut 43 Atlantis saat ini telah naik ke tahap penyidikan.

"Kasus ini sudah kita naikan statusnya dari lidik ke sid

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara saat ini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan pelabuhan (port & jetty facilities) dan pembangunan Belt Conveyor System di PT Aneka Tambang (Antam) Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Kejati Sultra, Dody mengatakan, kasus dugaan korupsi itu menelan anggaran ratusan miliar rupiah dan menyeret dua perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Satu persatu kasus penyalahgunaan atau korupsi Dana Desa (DD) di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), terus dibongkar oleh aparat Kepolisian.

Pemberantasan terkait tindakpidana korupsi dana desa ini sesuai dengan perintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam mendukung program Asta Cita.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Setelah kurang lebih setahun berlalu sejak mencuat pada akhir 2023, kasus pengadaan kapal pesiar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kini memasuki babak baru.

Teranyar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan hasil audit pengadaan kapal di era pemerintahan Gubernur Ali Mazi itu.

Informasi ini dibenarkan oleh Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra, AKBP Rico Fernanda.

HALUAN RAKYAT.com, MUNA -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna menetapkan Kepala Puskesmas Lohia dan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagau Tersangka dalam kasus dugaan tindak  pidana korupsi (Tipikor), Senin (9/12/2024).

Keduanya berinisial WM (39) dan U (41). Mereka disangkakan telah melakuka  penyalahgunaan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kapitasi dan Bantuan Operasional Kesahatan (BOK)  pada UPTD Puskesmas Lohia Tahun anggaran 2023 - 2024.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (3/12/2024) malam.

Penetapan ini dilakukan setelah proses penyidikan intensif dan pemeriksaan terhadap puluhan saksi yang mengungkap adanya penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara.

Dua orang tersangka yang ditetapkan adalah Kepala Pasar Lapulu, Kamrin dan Kepala Pasar Baruga, Tasrif.