HALUANRAKYAT.com, MUBAR - Memasuki 100 hari kerja yang terhitung sejak ditunjuk oleh Presiden Jokowi melalui Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian dan dilantik oleh Gubernur Sultra Ali Mazi 27 Mei lalu.
Kini telah terlihat berbagai terobosan dalam konstruksi sistem dan mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik mulai dilakukan. Upaya-upaya ini tentunya telah mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak, karena untuk merubah sistem pemerintahan yang baik tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Dalam usia pemerintahan yang di bilang baru seumur jagung, haruslah diakui telah mampu secara cerdas meletakan konsep dasar pembangunan yang strategis dan berbasis pada kebutuhan masyarkat di daerah yang dijuluki miniatur Indonesia ini.
Juru Bicara Bupati Mubar, Fajar Fariki mengatakan legalitas yang terpasang di pundak menjadi dasar sang birokrat muda ini dalam mengambil langkah dan upaya-upaya sentrifugal untuk membenahi kampung halamannya, ungkapnya Minggu (04/09/2022)
Ia mengungkapkan bahwa Dr Bahri dalam mengambil langkah strategis pembangunan di wilayah otoritasnya, tentu didasari dengan niat tulus dalam mewujudkan asa dan keinginan masyarakat muna barat agar ada perubahan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.
"Memang Bahri mengakui bahwa pemerintahan sebelumnya di bumi Laworo selama lebih kurang delapan tahun telah banyak kemajuan pembangunan namun harus diakui pula bahwa masih banyak yang harus dibenahi baik dari segi infrastruktur layanan publik maupun yang menyangkut kebutuhan dasar masayarakat di daerah ini (Basic needs) " jelasnya.
Pembenahan yang dimaksud, lanjut fajar, adalah menyangkut hal-hal vital dan urgen bagi kelayakan hidup masyarakat dan tentunya bagi kemajuan daerah.
Dari hasil plesiran wilayah yang di lakukan selama ini, Dr Bahri telah mampu memotret dengan jelas problem serius yang di hadapi rakyatnya untuk segera di ambil langkah tindak sebagai solusi, di antaranya pembenahan infrastruktur pelayanan publik, sarana dan prasarana pemerintahan berupa perkantoran, daya saing infrastruktur dan tingkat kesejateraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
"Olehnya kita patut mengapresiasi langkah dan terobosan yang telah di ambil oleh Bupati Bahri," timpal Fajar.
Lebih Lanjut, Berkaca dari kondisi ini, kata fajar, Dr.Bahri telah melahirkan formulasi kebijakan strategis sebagai upaya pembenahan untuk mengatasi masalah yang serius tersebut. Kebijakan itu diantaranya :
1. Penataan birokrasi melalui
a. Konsistensi merit sistem
b. Menaikkan TPP bagi ASN
2. Penataan pelayanan dasar pada sektor pendidikan dan kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan trantinbulinmas.
3. Perlindungan sosial berupa
a. UHC 100%
b. Kemiskinan ekstrem melalui BLT APBD
4. Perekonomian
a. Pertanian Cetak sawah, jagung dan memperbaiki saluran (primer, tersier, dan sekunder)
b. Investasi jagung kuning dan ubi utuk tapioka (jagung melalui koperasi tanya dinas koperasi)
c. Perkebunan dan peternakan
d. Perikanan tangkap dan budidaya
"Yang sudah ada dan telah di laksanakan dalam seratus hari kerja ini adalah penataan mesin birokrasi dalam nilai merit sistem dan TPP, pembangunan tiga megah proyek di bumi praja laworo yang sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Gubernur Sultra beberapa waktu lalu" pungkas Fajar.
Laporan: Hasmid
