HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) Aksan Jaya Putra (AJP) kembali menemui konstituennya di Kota Kendari dalam momen reses masa sidang kedua, Selasa (30/5/2023).
Dalam reses ini AJP melaksanakannya di Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari dan Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat.
Warga di dua kelurahan ini rata-rata mengeluhkan persoalan krisis air bersih yang sampai hari masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.
Apalagi sebagian wilayah di Kelurahan Kandai dan Kemaraya belum mendapat pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari sehingga kian memparah sulitnya warga sekitar mendapat air bersih.
Selain itu, warga juga meminta agar masalah lainnya seperti perbaikan jalan setapak, talud, tanggul, pembenahan posyandu dan beberapa permintaan lainnya supaya dianggarkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra itu melalui dana aspirasinya.
Sementara permintaan warga Kelurahan Kemaraya, tidak jauh berbeda dengan permintaan warga Kelurahan Kandai. Sebagian besar masih terkumpuk pada persoalan infrastruktur utamanya akses jalan.
Akses jalan di Kelurahan Kemaraya ini didominasi penggunungan dibtambah jalannya yang sempit dan terjal. Tentu dengan kondisi ini, membahayakan pengendara. Tak hanya itu, beberapa keluhan lainnya seperti talud, drainase dan penerangan lampu jalan.
Menyikapi banyaknya permintaan warga, AJP mengatakan dirinya berkomitmen akan menuntaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, utamanya masalah air bersih.
Dia mengakui, persoalan air bersih di Kota Kendari memang sudah menjadi masalah utama yang perlu dibenahi. Sebagai bentuk upayanya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dirinya akan usulkan lagi untuk beberapa titik sumur bor.
Sebagaimana diketahui untuk anggaran APBD 2023, dirinya sudah menyiapkan dua titik sumur yang sementara dalam proses pengerjaan.
"Makanya saya sudah sediakan dua titik sumur bor, nanti LPM tinggal catat berapa titik lagi. Nanti kita usulkan lagi karena ini kondisinya sangat dibutuhkan," kata dia.
Terkait permintaan pembenahan infrastruktur di dua kelurahan tersebut, tentu ia memperjuangkan dan akan mengusulkan menjadi program prioritas ke depan.
Namun sebelum itu, poin-poin yang baru disampaikan masyarakat tentunya akan dicek terlebih dahulu dan melihat mana-mana saja yang perlu dibenahi lebih dulu.
Pasalnya, tidak semua program dalam setahun bisa direalisasikan dengan alasan keterbatasan anggaran. Olehnya itu, jika di APBD Perubahan 2023 belum bisa menkaver semua aspirasi masyarakat, maka akan diusulkan di APBD Induk 2024.
"Yang pasti saya menjaring aspirasi warga dan apa yang menjadi kebutuhan warga kita akan tunaikan. Pasti kalau masih bisa di intervensi dengan APBD maka kita kerjakan. Untuk permintaan warga yang masih bisa saya talangi dan tanpa perlu menunggu APBD juga kita realisasikan," tukasnya.
