HALUANRAKYAT.com, KOLAKA UTARA – Sengketa legalitas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Citra Silika Mallawa (CSM) seluas 475 hektare di Kabupaten Kolaka Utara kembali mencuat. Kuasa hukum PT Golden Anugerah Nusantara (GAN), La Ode Muhammad Hiwayat, menantang PT CSM untuk melakukan pengujian laboratorium forensik terhadap dokumen surat keputusan (SK) yang menjadi dasar klaim izin tersebut.
Tantangan itu disampaikan Hiwayat saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (9/11/2026). Ia mengatakan, pihaknya masih mempertanyakan keaslian dokumen SK Nomor 540/62 yang diklaim PT CSM sebagai dasar IUP Operasi Produksi seluas 475 hektare.
Menurut Hiwayat, pengujian forensik diperlukan untuk memperoleh kepastian mengenai keaslian dokumen tersebut. Ia menyebut, pihaknya telah dua kali melaporkan persoalan itu, tetapi belum mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang dapat menjawab keraguan mereka.
“Kami dari kuasa hukum PT GAN meminta agar SK 540/62 IUP Operasi Produksi PT CSM diuji secara forensik. Apakah benar atau tidak, asli atau palsu. Dengan adanya dokumen asli yang diperlihatkan PT CSM, mari kita sama-sama mengajukan pengujian laboratorium forensik,” tegasnya.
Hiwayat juga mempersoalkan perbedaan luas wilayah yang disebut tercantum dalam dokumen dengan nomor SK yang sama. Ia mengungkapkan, berdasarkan keterangan sejumlah saksi dalam persidangan, terdapat tiga versi luasan wilayah, yakni 20 hektare, 126 hektare, dan 475 hektare.
Ia menilai perbedaan tersebut perlu dijelaskan melalui pemeriksaan dokumen dan penelusuran administrasi penerbitannya.
“Kalau satu SK dengan satu nomor, tidak mungkin memiliki luas yang berbeda-beda. Dalam administrasi pun tidak pernah ada satu nomor SK dengan beberapa luasan. Ini sudah terungkap dalam fakta persidangan. Karena itu, harus diuji, mana yang benar,” ujarnya.
Ia juga merujuk pada keterangan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam persidangan. Menurut Hiwayat, dokumen Clear and Clean (CNC) PT CSM pada 2011 tercatat seluas 20 hektare, kemudian berubah menjadi 17 hektare pada 2013.
Hiwayat menegaskan, berdasarkan keterangan yang ia rujuk, perubahan tersebut terjadi dari 20 hektare menjadi 17 hektare, bukan dari 475 hektare menjadi 17 hektare.
“Pada 2011 CNC PT CSM itu 20 hektare. Kemudian pada 2013 menjadi 17 hektare. Bukan 475 hektare menjadi 17 hektare. Itu yang kami pertanyakan dan pihak kementerian membenarkannya dalam persidangan,” jelasnya.
Menurut Hiwayat, penentuan dokumen yang sah harus merujuk pada instansi yang menerbitkan izin. Dalam hal ini, ia meminta Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara memberikan penjelasan mengenai dokumen IUP yang tercatat dalam administrasi pemerintah daerah saat izin tersebut diterbitkan.
Selain luas wilayah, pihak PT GAN juga mempertanyakan kode kegiatan pertambangan dalam dokumen yang diklaim PT CSM sebagai IUP Operasi Produksi seluas 475 hektare. Hiwayat menyebut dokumen tersebut mencantumkan kode E yang menurut penafsirannya merujuk pada kegiatan eksplorasi, bukan Operasi Produksi.
“Kode E itu adalah eksplorasi. Itu yang ada dalam dokumen yang mereka klaim seluas 475 hektare. Sudah diperlihatkan di hadapan majelis bahwa kodenya E, bukan kode OP. Kode-kode tersebut memiliki ketentuan dan petunjuk teknis tersendiri,” ungkapnya.
Terkait langkah hukum, Hiwayat mengatakan PT GAN telah mengajukan gugatan perdata dan menempuh proses hukum atas dugaan pemalsuan dokumen. Ia juga membuka kemungkinan melanjutkan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun proses hukum terkait dugaan pemalsuan, dengan mempertimbangkan perkembangan perkara.
“Kami sudah mengajukan gugatan dan juga menempuh proses hukum terkait dugaan pemalsuan. Setelah proses ini, kami akan melakukan upaya hukum lanjutan, apakah melalui PTUN atau melanjutkan proses dugaan pemalsuan, supaya jelas siapa yang benar dan siapa yang salah,” katanya.
PT CSM Tegaskan IUP 475 Hektare Sah
Di sisi lain, Direktur PT Citra Silika Mallawa, Samsu Alam Pado, membantah persoalan legalitas IUP 475 hektare sebagaimana dipersoalkan PT GAN. Dalam konferensi pers di salah satu warung kopi di Lasusua, Minggu (8/11/2026), ia memperlihatkan dokumen perizinan perusahaan dan menyatakan IUP Operasi Produksi PT CSM seluas 475 hektare telah sah serta memiliki kekuatan hukum tetap.
Samsu Alam juga menunjukkan dokumen risalah rapat Satuan Tugas Percepatan Investasi Kementerian Investasi RI tertanggal 31 Desember 2021, yang membahas fasilitasi penyelesaian persoalan antara PT CSM dan PT GAN.
Ia merujuk pada pendapat hukum Wakil Jaksa Agung selaku Wakil Ketua I Satgas Percepatan Investasi melalui surat Nomor B.192/N/WJA/12/2021 tertanggal 16 Desember 2021.
Menurut Samsu Alam, salah satu poin dalam pendapat hukum tersebut menyatakan bahwa putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan. Ia menyebut putusan tersebut telah menguji keputusan administrasi terkait perizinan PT CSM.
Samsu Alam juga memaparkan riwayat perizinan perusahaan. Ia menyebut kuasa pertambangan PT CSM lebih dahulu terbit pada 16 Oktober 2008, sedangkan izin PT GAN terbit pada November 2008. Selanjutnya, izin PT CSM meningkat menjadi IUP pada 5 April 2010 dan memperoleh IUP Operasi Produksi pada 14 Maret 2014.
Dalam keterangannya, ia turut merujuk pada SK Bupati Kolaka Utara Nomor 540/61/2011 tentang peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi Produksi kepada PT CSM.
Sementara itu, Humas PT CSM, Muhammad Nur Kusain, menyatakan PT GAN tidak pernah melakukan kegiatan produksi selama PT CSM beroperasi. Ia juga menyebut IUP Eksplorasi PT GAN telah berakhir pada 2015 dan tidak diperpanjang.
“Selama kami berkegiatan, PT GAN tidak pernah melakukan produksi sebagaimana dikatakan oleh salah satu saksi saat persidangan,” ujar Muhammad Nur.
Ia menegaskan, pihaknya berpegang pada IUP Operasi Produksi PT CSM seluas 475 hektare yang menurut perusahaan telah sah dan berkekuatan hukum.
Polemik antara kedua perusahaan tersebut kini berkisar pada keabsahan dokumen perizinan, perbedaan data luas wilayah, riwayat penerbitan izin, serta penafsiran terhadap kode kegiatan pertambangan.
Pengujian forensik terhadap dokumen yang dipersoalkan menjadi salah satu hal yang diminta PT GAN untuk memperoleh kepastian. Sementara PT CSM menyatakan legalitas IUP 475 hektare telah memiliki dasar hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kepastian mengenai keaslian dokumen dan riwayat administrasi perizinan tersebut tetap memerlukan pemeriksaan oleh instansi berwenang serta pembuktian melalui proses hukum yang berlaku.
Laporan: ASL
