HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dipastikan tidak akan melantik Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat dan Buton Selatan, meski telah ada keputusan penunjukan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Hal ini dikarenakan Gubernur Sulawesi Tenggara menemukan kejanggalan dalam konsideran Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang penunjukan Pj Bupati Muna Barat dan Buton Selatan.
Pj Bupati Mubar dan Busel yang ditunjuk Mendagri melalui SK yang tidak berdasarkan usulan Gubernur Sultra.
Menurut Pj Sekda Sultra Asrun Lio, setelah menerima SK ini, sejatinya Gubernur Sultra Ali Mazi akan melakukan pelantikan di Kota Kendari, pada 23 Mei 2022.
"Jadi yang akan dilantik nanti ada dua, Wali Kota Baubau yang sudah ada surat keputusannya, dan Pj Bupati Buton Tengah," kata Asrun Lio, Sabtu (21/5/2022) malam.
Pelantikan Pj Bupati Mubar dan Busel tidak akan dilakukan karena dalam konsideran SK Mendagri tentang Pj Bupati Mubar dan Busel ditemukan kejanggalan. Hal ini, kata Asrun, perlu dipertanyakan kepada Mendagri.
"Jadi SK Pj Bupati Busel dan Pj Bupati Mubar hanya memuat satu poin saja, yakni mempertimbangkan pembentukan Satgas Covid di daerah yang menurut kami tidak ada relevansinya dengan penunjukan Pj pada dua daerah tersebut. Tanpa ada penegasan atau penjelasan pada poin selanjutnya untuk mendukung poin pertama tersebut. Tetapi semua ini akan kami laporkan kembali kepada Mendagri, termasuk mempertanyakan masing-masing SK tersebut, karena ada konsiderans yang memperhatikan usulan Gubernur Sultra dan ada juga yang tidak,” beber Asrun.
Dalam SK yang diterima oleh Pj Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun Lio itu telah ditunjuk Pj Bupati Muna Barat (Mubar) adalah Bahri yang merupakan pejabat di Kementerian Dalam Negeri.
Sementara Pj Bupati Buton Tengah adalah Muhammad Yusuf yang saat ini adalah Kepala BPBD Sultra. Sedangkan Pj Bupati Buton Selatan (Busel), La Ode Budiman yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.
"Pelantikan Pj Bupati Busel dan Mubar masih menunggu jawaban dari Kementerian Dalam Negeri," timpalnya.
