HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) Aksan Jaya Putra (AJP) menyoroti sejumlah pengerjaan atau proyek jalan yang digarap oleh Pemerintah Provinsi Sultra yang gagal terealisasi di tahun 2022.

Hal tersebut diungkapkannya usai DPRD Sultra menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sultra tahun 2022.

Di dalam LKPJ Gubernur Sultra, terdapat proyek pengerjaan jalan yang terpaksa harus harus putus kontrak di tengah jalan.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan besaran upah minimum (UM) untuk Kabupaten Kolaka.

Hal itu diketahui dari pengumuman resmi yang disiarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kolaka di laman Facebook resminya pada Selasa, 3 Januari 2023.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Pasca peretasan situs web resmi miliknya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara langsung bergerak cepat dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir mengatakan, aksi peretasan dimaksud telah ditangani oleh Pemerintah Pusat.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Situs web milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sultraprov.go.id diserang peretas.

Tak diketahui pasti sejak kapan peretasan terjadi, namun terpantau pada Minggu (25/9/2022) malam, situs tak dapat diakses.

Jika pengunjung memasuki domain sultraprov.go.id, pengunjung akan mendapati halaman muka bertuliskan "Hacked by Black_X12 ft 1K4IL_* & Yanagami_X12".

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), telah mengucurkan anggaran rehabilitasi jalan poros Ambaipua-Motaha, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) tahun anggaran 2022.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, yang turut andil memperjuangkan aspirasi masyarakat agar pengerjaan jalan segera dilakukan menyebut, Pemprov sudah memporsikan untuk rehabilitasi alias pengaspalan.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -  Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), Senin (4/10/2021). 

Empat instansi pemerintah itu berkomitmen menjalin sinergitas dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kr