HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Bupati Kolaka Timur (Koltim), Andi Merya Nur ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (21/9/2021) malam. 

Selain Merya, Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Koltim, Ansarulah juga dikabarkan turut ditangkap. 

Juru bicara KPK, Ali Fikri membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Koltim. 

"Benar, berdasarkan informasi yang kami terima, Selasa (21/9/2021) sekitar jam 8 malam, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak da

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membawa Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur yang terjaring operasi tangkap tangan ke Jakarta pada Rabu (22/9/2021) siang ini. 

Informasi ini diberikan Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh. 

"Hari ini akan diberangkatkan ke Jakarta,” kata Dolfi kepada awak media di Polda Sultra. 

Dolfi menjelaskan, selain Andi Merya Nur, KPK juga turut mengamankan lima orang lainnya dalam operasi yang dilakukan

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan informasi adanya kegiatan penindakan hukum di Kolaka Timur pada Selasa, 21 September 2021. 

"Benar, berdasarkan informasi yang kami terima, Selasa (21/9/2021) sekitar jam 8 malam, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur, Sultra," ungkap juru bicara KPK, Ali Fikri via layanan pesan singkatnya. 

Fikri menyebut, saat ini para pihak yang ditangkap

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi  tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Andi Merya Nur, Selasa (21/9/2021). 

Informasi yang dihimpun media ini, Andi Merya ditangkap di Kolaka Timur bersama seorang ajudan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP). 

Andi yang baru menjabat bupati secara definitif per 14 Juni 2021 itu digelandang ke Mapolda Sultra untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu (2

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Nasional (Rakorwasdanas) yang digelar Kementrian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). 

Rakorwasdanas ini digelar secara virtual di media Center Rumah Jabatan Wali Kota Kendari, Selasa (31/8/2021). 

Rakor ini membahas bentuk sinergi penguatan tata kelola pemerintah daerah melalui Monitoring Control for Prevention (MCP) bersama antara kemendagri,

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) dengan pemerintah daerah (pemda) se-Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mendorong optimalisasi distribusi vaksin dan insentif Covid-19. 

Rakor yang membahas progress terkait kebijakan vaksinasi dan insentif Covid-19 tersebut berlangsung secara daring pada Kamis, 29 Juli 2021. 

“Tujuan pertemuan kita hari ini sebenarnya ingin mendengar kendala terkait vaksinasi dan penyaluran insentif tenaga kesahatan (nakes) mengingat t