HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Selasa (26/3/2024) Transparency Internatonal Indonesia (TI Indonesia) meluncurkan kajian anyarnya yang bertajuk Transparansi Kebijakan Sawit dan Janji Kesejahteraan Petani Swadaya dengan lokasi penelitan yakni di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Bebeda dengan riset-riset sebelumnya yang kental dengan pendekatan statistik, riset terbaru dari TI Indonesia ini dilakukan dengan metode etnografi cepat (rapid ethnography) untuk memotret secara akurat kompleksitas masalah tata kelola perkebunan sawit di Kabupaten Konawe Utara yang tidak transparan antara petani sawit swadaya dengan perusahaan perkebunan sawit.
Dalam kajiannya TI Indonesia menekankan bahwa aspek transparansi dalam hal tata kelola industri kelapa sawit sangat krusial karena menentukan akses petani terhadap informasi, bantuan, dan fasilitas yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi sawit.
Namun faktanya di Kabupaten Konawe Utara, kebijakan maupun perjanjian kerjasama usaha perkebunan sawit antara petani dan perusahaan yang dibuat -dak sepenuhnya tersampaikan kepada petani atau bahkan, ketika tersampaikan, terdapat hambatan dalam pemahaman dan implementasinya di lapangan.
Janji kesejahteraan yang kerap ditawarkan pada awal penanaman sawit seringkali terdengar manis. Namun, dalam perjalanannya, petani swadaya di Kabupaten Konawe Utara seringkali menghadapi berbagai kendala, mulai dari fluktuasi harga, akses terhadap pasar, hingga kendala biaya produksi dan operasional yang tinggi.
Dalam temuanya, TI Indonesia mengungkapkan bahwa Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi ekonomi yang besar yang bersumber dari komoditas sawit di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Namun potensi tersebut tidak terkelola secara maksimal karena dalam aspek pengelolaannya tidak transparan.
Lalu Hendri Bagus, Peneliti TI Indonesia mengungkapkan tujuan dari peneli-an tersebut, adalah pembangunan industri kelapa sawit di Konawe Utara seharusnya mampu menawarkan prospek peningkatan kesejahteraan petani sawit swadaya melalui mekanisme kerja sama yang berbasis transparansi dan kebijakan yang inklusif.
Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan memahami kebijakan terkait industri kelapa sawit di Konawe Utara, implementasinya, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada petani swadaya,” ungkapnya di Kendari.
Riset etnografi kilat ini dilakukan di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima. Perkebunan kelapa sawit di dua kecamatan tersebut telah menjadi subjek kritik karena kurangnya transparansi mkebijakan dan implementasinya di lapangan. Di tengah potensi ekonomi yang signifikan, petani swadaya di dua kecamatan ini seringkali berhadapan dengan serangkaian hambatan yang merugikan, dari ke-dakadilan pembagian keuntungan hingga ketidakpastian status tanah.
Usman Rianse, Guru Besar Universitas Haluoleo Kendari, yang juga menjadi salah satu penanggap dalam diskusi publik yang diadakan TI Indonesia turut mengonfirmasi temuan riset TI Indonesia terkait ketidakadilan pembagian keuntungan.
“Banyak petani swadaya sawit di Konawe Utara -dak mendapatkan haknya dalam kerjasama pengelolaan perkebunan plasma. Memang benar tidak ada transparansi dalam pembagian
keuntungan,” ungkap Usman.
Sementara itu, Akbar Efendi selaku Kabid Perkebunan, Dinas Perkebunan Pemerintah Sulawesi Tenggara turut mengapresiasi hasil riset TI Indonesia.
“Kami mengapresiasi hasil riset TI
Indonesia ini dan akan kami rekomendasikan riset ini kepada pemerintah kabupaten Konawe
Utara. Memang sudah lama tata kelola sawit di Konawe Utara bermasalah, akarnya salah satunya adalah ke-dakpas-an status tanah. Seharusnya permasalah pengelolaan sawit di Konawe Utara itu harus diselesaikan dulu di level pemerintah kabupaten,” jelas Kabid
Perkebunan, Dinas Perkebunan Sultra.
Riset ini juga menggarisbawahi fenomena pemarginalan gender, dalam konteks pengembangan industri perkebunan kelapa sawit, sering terjadi pemarginalan peran dan kontribusi gender, khususnya perempuan.
Di desa-desa Konawe Utara fenomena tersebut juga terpotret, perempuan memainkan peran vital tidak hanya dalam ranah domestik tetapi juga dalam produksi dan kegiatan sosial namun sering kali kontribusi tersebut tidak tercatat dalam catatan ekonomi resmi. Salah satu tantangan utama bagi perempuan dalam industri kelapa sawit di Konawe Utara adalah akses yang terbatas ke sumber daya seperti tanah dan modal.
“Perempuan memainkan peran krusial dalam kelangsungan hidup ekonomi keluarga di Konawe Utara, baik melalui peran tradisional mereka di dalam rumah tangga maupun kontribusi mereka terhadap industri perkebunan kelapa sawit. Akan tetapi, untuk memaksimalkan potensi perempuan dalam industri ini, diperlukan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti pengakuan terhadap hak kepemilikan tanah untuk perempuan, akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan pelatihan,” papar Hastin, Ketua Kelompok Wanita Tani Samaturu, Konawe Utara.
Selain mendiseminasikan riset, TI Indonesia juga menggandeng elemen pemuda dan mahasiswa asal Konawe Utara untuk membentuk Komunitas Muda Konawe Utara Peduli (KMKUP) untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dalam proses pemantauan transparansi kebijakan, khususnya dalam pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan di Konawe Utara.
