HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi konsisten menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola aset daerah.
Demi menyelamatkan aset-aset yang dimiliki pemerintah, Gubernur membentuk tim terpadu yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sultra.
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Arwin melaksanakan reses pada Selasa, 10 November 2020.
Arwin mengunjungi warga di RT 006 RW 002, Kelurahan Wuawua, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari untuk menampung aspirasi masyarakatnya.
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah daerah (pemda) se-Sulawesi Tenggara (Sultra) dan jajaran Direksi serta Komisaris Bank Sultra guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pertemuan dilakukan secara tatap muka di Kendari, Selasa, 10 November 2020.
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 15.000 bidang kepada masyarakat yang tersebar di 17 kabupaten/kota se-Sultra. Penyerahan itu dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (9 November 2020).
Kegiatan penyerahan sertifikat ini juga dilaksanakan secara virtual di enam kabupaten/kota, yakni Kota Kendari dan Baubau, Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Muna, dan Buton Selatan.
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara belum mau membahas Peraturan Daerah (Perda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Kendari mengenai penetapan kawasan pusat bisnis di wilayah Teluk Kendari.
Pasalnya banyaknya bangunan - bangunan dan kepemilikan lahan yang berdiri di Teluk menjadi satu persoalannya. Apalagi masyarakat yang mendirikan bangunan tersebut memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BPN Kota Kendari.
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Banyaknya Perusahaan tambang yang beraktivitas di Provinsi Sulawesi Tenggara, ternyata tak punya efek kontribusi sedikitpun di Bumi Anoa. Dari catatan Forum Lingkungan Hidup kontribusi tambang sangat kecil.
Jika dibandingkan dengan kerugian yang dialami daerah karena aktivitas pembukaan lahan, itu sangat jauh. Hal ini disebutkan oleh Direktur Forum Lingkungan Hidup, Dr Fatahillah SH.
